Habiburokhman: Banyak Relawan Kecewa akan Keputusan Prabowo, seperti Saat Usung Anies

Kompas.com - 22/10/2019, 16:16 WIB
Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11/2017) Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai  Gerindra Habiburokhman mengakui, banyak relawan pendukung Gerindra yang awalnya kecewa dengan keputusan Prabowo Subianto bergabung ke koalisi Joko Widodo.

Namun, setelah ada penjelasan dari partai, para relawan akhirnya bisa memahami.

"Puluhan simpul relawan dari berbagai kota pada awalnya teman-teman memang kecewa, tetapi setelah dijelaskan, setelah komunikasi dengan saya, artinya mereka bisa memahami Pak Prabowo sebagai pemimpin kalau kita jadi menteri," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Habiburokhman Sebut Prabowo Tak Berpikir Turun Level jika Jadi Menteri Jokowi


Habiburokhman menyamakan situasi yang dialami Prabowo dan Gerindra saat ini dengan situasi ketika Gerindra hendak mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017.

Kala itu, Anies mendapat penolakan besar dari relawan Gerindra karena sepak terjangnya pada Pemilu 2014 yang kerap "menghajar" Prabowo.

"Bahkan (Anies Baswedan) salah satu orang yang paling menjengkelkan bagi para pendukung Pak Prabowo ketika di 2014," ujar Habiburokhman.

Namun, atas pertimbangan Prabowo saat itu, Gerindra mantap mengusung Anies. Lewat Pilkada DKI 2017 pun Anies terpilih sebagai Gubernur DKI.

Habiburokhman menilai, wajar jika saat ini muncul kekecewaan dari para relawan.

Namun, di atas itu, ada tugas penting yang harus diemban Prabowo untuk mendukung pembangunan bangsa.

"Kita paham Pak Prabowo tidak akan mencelakakan negara ini, tidak akan mencelakakan pendukung 02 tidak akan mencelakakan Partai Gerindra. Apa pun keputusan yang diambil sudah dengan keputusan yang matang," kata Habiburokhman.

Baca juga: Ketua DPP PAN: Enggak Kebayang Prabowo Nanti Rapat dengan Komisi I

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Prabowo sebelumnya menjadi lawan tunggal Jokowi dalam Pemilu 2019. Selama lima tahun pemerintahan ke belakang, Prabowo bersama Gerindra juga memilih untuk menjadi oposisi pemerintah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X