Ketua DPP PAN: Enggak Kebayang Prabowo Nanti Rapat dengan Komisi I

Kompas.com - 22/10/2019, 16:00 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengaku kaget mengetahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri di kabinet kerja jilid 2.

"Tentu kita kaget juga Pak Prabowo mau jadi menteri ya. Saya enggak kebayang itu capres nanti raker sama komisi I," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Kendati demikian, Yandri mengatakan, PAN tak mempermasalahkan Prabowo bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

 

Ia menduga, Prabowo ingin aktif dalam membangun Indonesia serta ingin membersihkan nama baiknya.

"Tapi yasudahlah, mungkin itu juga mimpi besar Pak Prabowo bisa aktif kembali, atau mungkin bisa membersihkan nama baiknya selama ini banyak pro-kontra ya kan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yandri berpendapat, Gerindra tak mungkin menolak ajakan Jokowi untuk masuk ke kabinet kerja. Sebab, kata dia, sejak awal Gerindra ingin membantu Jokowi dalam pemerintahan.

"Ya orang dia (Partai Gerindra) minta gimana mau nolak. Gerindra dari awal memang minta (posisi kabinet), enggak mungkin nolak," ucap dia. 

Yandri juga mengatakan, jika Prabowo sudah menjadi menteri, ia wajib mengikuti instruksi Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, Prabowo harus bisa menempatkan dirinya sebagai pembantu presiden.

"Wajib, sekarang Pak Prabowo sebagai pembantu presiden itu wajib ikut arahan ikut instruksi dan ikut program Pak jokowi. Namanya menteri pembantu presiden. Bukan lagi sebagai calon presiden," kata dia.

Baca juga: Prabowo Jadi Menteri, Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Diragukan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.