PKS: Kami Tanggung Jawab kepada Konstituen Untuk Tetap Oposisi

Kompas.com - 22/10/2019, 14:47 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menegaskan sikap partainya yang akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi bersikap sebagai oposisi.

Hal itu, kata Mardani, merupakan bentuk tanggung jawab PKS kepada konstituennya yang ingin adanya kekuatan penyeimbang pemerintah.

"Insya Allah oposisi akan membuat demokrasi kita tumbuh sehat, secara etika dan logika. Kami juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kami untuk berada di luar pemerintahan," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: PKS Tegaskan Akan Jadi Oposisi yang Kritis Konstruktif

Menurut Mardani, banyak pemilih PKS yang berharap adanya parpol oposisi sebagai kekuataan penyeimbang di luar pemerintahan.

Sebab Ia menilai untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu ia berharap parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni PAN dan Demokrat, tetap menjadi oposisi.

"PKS dengan segala kerendahan hati akan berjuang istiqomah dalam barisan oposisi," kata Mardani.

"Kami tetap berharap dan berdoa agar seluruh partai politik pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi, karena memang ketika kampanye, proposal pembangunan kita berbeda dengan yang ditawarkan oleh Pak Jokowi," tutur dia.

Baca juga: Sinyal Kuat Gerindra Gabung Pemerintah, PKS Tak Merasa Ditinggalkan

Sebelumnya diberitakan, jelang pengumuman susunan kabinet, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019). Mereka yang diundang berpeluang besar menduduki jabatan pada pemerintahan periode 2019-2024.

Salah satunya, rival politik Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Ia juga memastikan Partai Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X