PKS: Kami Tanggung Jawab kepada Konstituen Untuk Tetap Oposisi

Kompas.com - 22/10/2019, 14:47 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menegaskan sikap partainya yang akan tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi bersikap sebagai oposisi.

Hal itu, kata Mardani, merupakan bentuk tanggung jawab PKS kepada konstituennya yang ingin adanya kekuatan penyeimbang pemerintah.

"Insya Allah oposisi akan membuat demokrasi kita tumbuh sehat, secara etika dan logika. Kami juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kami untuk berada di luar pemerintahan," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: PKS Tegaskan Akan Jadi Oposisi yang Kritis Konstruktif

Menurut Mardani, banyak pemilih PKS yang berharap adanya parpol oposisi sebagai kekuataan penyeimbang di luar pemerintahan.

Sebab Ia menilai untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik perlu ada oposisi dengan kuantitas dan kualitas yang setara.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu ia berharap parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni PAN dan Demokrat, tetap menjadi oposisi.

"PKS dengan segala kerendahan hati akan berjuang istiqomah dalam barisan oposisi," kata Mardani.

"Kami tetap berharap dan berdoa agar seluruh partai politik pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi, karena memang ketika kampanye, proposal pembangunan kita berbeda dengan yang ditawarkan oleh Pak Jokowi," tutur dia.

Baca juga: Sinyal Kuat Gerindra Gabung Pemerintah, PKS Tak Merasa Ditinggalkan

Sebelumnya diberitakan, jelang pengumuman susunan kabinet, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019). Mereka yang diundang berpeluang besar menduduki jabatan pada pemerintahan periode 2019-2024.

Salah satunya, rival politik Jokowi pada Pilpres 2019 lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seusai pertemuan, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi menjadi menteri di bidang pertahanan. Ia juga memastikan Partai Gerindra memperoleh jatah dua kursi menteri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X