Sinyal Kuat Gerindra Gabung Pemerintah, PKS Tak Merasa Ditinggalkan

Kompas.com - 21/10/2019, 16:55 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra disebut-sebut bakal bergabung ke pemerintahan Joko Widodo periode kedua.

Terkait hal itu, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) tak merasa ditinggalkan Gerindra, meski selama 2014-2019 keduanya sepakat menjadi oposisi.

Saat Pemilu 2019 pun, PKS berkoalisi dengan Gerindra untuk melawan koalisi Jokowi.

Baca juga: Berkemeja Putih, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo Datangi Istana

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, pasca-pemilu, koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 memang sudah berakhir.

"Kami tak merasa ditinggalkan ya, karena Pak Prabowo menyatakan koalisi itu sudah bubar. Jadi tak ada sekarang yang namanya koalisi, jadi yang sudah bubar ya tak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Hidayat mengatakan, saat ini, setiap partai politik punya sikap dan aturannya sendiri-sendiri.

Sekali pun Gerindra bergabung ke pemerintah atau bahkan Prabowo duduk sebagai menteri, menurut Hidayat, itu menjadi hak pribadi.

Hidayat yakin, Gerindra dan Prabowo punya banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan.

"Itu adalah hak beliau, kami tak memiliki posisi untuk mengemukakan apa pun. Silakan kalau hak itu diambil, tentu sudah mempertimbangkan tanggung jawab dan konsekuensi yang diambil," ujar dia. 

Baca juga: Prabowo Dikabarkan Bertemu Jokowi di Istana Senin Sore

Hidayat yakin, jika Gerindra bergabung ke pemerintah, bukan berarti partai pimpinan Prabowo itu aji mumpung menggalang kekuatan menuju Pilpres 2024.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X