PKS Tegaskan Akan Jadi Oposisi yang Kritis Konstruktif

Kompas.com - 20/10/2019, 13:34 WIB
Foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin Dok.SETNEGFoto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan PKS bersama rakyat akan selalu bersikap kritis dan konstruktif dalam membangun Indonesia terhadap pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

"Saya ucapkan selamat atas pelantikan dan selamat bekerja kepada Presiden Jokowi- Kiai Ma'ruf pada periode kedua. Insya Allah kita akan sama-sama membangun Indonesia sebagai koalisi dan oposisi kritis konstruktif," kata Mardani melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (20/10/2019), seperti dikutip Antara.

Mardani mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang tidak diselesaikan Presiden Jokowi pada lima tahun pertama menjabat yang harus dituntaskan pada periode kedua.

Mardani berharap Presiden Jokowi bisa menuntaskan janji-janjinya pada periode kedua, misalnya konsep Revolusi Mental yang belum tuntas dijalankan dengan reformasi birokrasi.

"Selain itu, masih banyak masalah besar lain seperti janji pertumbuhan ekonomi tujuh persen yang belum terpenuhi, defisit neraca perdagangan, ekspor yang masih melempem, pengelolaan BPJS Kesehatan yang semrawut, kebakaran hutan lahan, peningkatan lapangan kerja, hingga kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidikan," tuturnya.

Mardani mengatakan janji adalah hutang yang harus dibayar. Dia mendoakan Presiden Jokowi bisa menuntaskan semua janji dalam kampanyenya.

"Insya Allah bila semua janji bisa ditepati akan dikenang sebagai presiden yang sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun pemerintahan," katanya.

Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Prosesi dijadwalkan pukul 14.30 WIB.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X