Kompas.com - 18/10/2019, 07:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, peran parpol oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap dibutuhkan dalam lima tahun ke depan.

Oleh sebab itu, Irma menyebut, partainya tidak sepakat jika seluruh parpol yang ada saat ini bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kok rasanya tidak nyaman kalau pemerintah kita ini tidak ada yang mengontrol. Tidak ada check and balance. Semuanya mau masuk ke pemerintahan, Ini berbahaya," ujar Irma saat menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Sandiaga Kurang Sreg Jika Semua Parpol Bergabung ke Koalisi Jokowi

Irma menegaskan, Partai Nasdem merasa perlu keberadaan parpol oposisi yang memegang fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Menurut dia, ke depannya pemerintah membutuhkan pihak oposisi yang konstruktif, solutif dan elegan. Dengan begitu sistem tetap berjalan.

Irma menampik anggapan bahwa jatah menteri Partai Nasdem dikhawatirkan berkurang apabila partai di luar koalisi pendukung ikut bergabung.

Bahkan, kata Irma, Partai Nasdem tidak keberatan jika nantinya tak ada satupun kader yang duduk dalam kabinet.

"Karena nasdem menyatakan sejak awal, kami mendukung Pak Jokowi tanpa syarat," kata Irma.

Diketahui, salah satu parpol yang disebut-sebut hendak bergabung ke koalisi Jokowi, yaitu Partai Gerindra.

Baca juga: Berkuasa Tentukan Arah Politik Gerindra, Prabowo Belum Buka Suara...

Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.

Surya Paloh Setuju

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sendiri sudah menyatakan sikap terkait wacana bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Paloh tidak keberatan apabila Prabowo cs hendak bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Kalau memiliki keyakinan (yang sama), apa yang menjadi masalah?" ujar Paloh usai menerima silaturahim Prabowo di kediamannya, Minggu (13/10/2019) malam.

"Mana ada masalah sama saya ya. Ketika semua itu di dalam satu semangat dan konsistensi pikiran bagaimana mengedepankan kepentingan nasional, ya jalan di situ," lanjut dia.

Baca juga: Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Paloh mengatakan, tak masalah Gerindra masuk ke koalisi pemerintahan selama memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Sikap serupa juga datang dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Cak Imin, sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya sama sekali tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Bahkan, pihaknya juga tidak mempersoalkan jika kader Gerindra masuk ke dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Iyalah, enggak apa-apa. Yang namanya kerja sama untuk kepentingan rakyat, di mana saja, siap di mana saja," ujar Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, dirinya akan mendukung segala bentuk kerja sama yang menuju pada pembaruan dan perbaikan bangsa.

"Ya, semua aspek yang menuju pembaruan dan perbaikan bangsa kita akan lakukan kerja sama," tutur dia.

Hasil Survei

Di sisi lain, survei publik yang digelar Paramater Politik Indonesia (PPI) menunjukkan mayoritas responden tidak setuju jika Partai Gerindra bergabung dengan koalisi parpol pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Mayoritas responden juga menyatakan tidak setuju jika partai pimpinan Prabowo Subianto itu mendapatkan posisi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi.

Ketika ditanya soal wacana bergabungnya Gerindra dengan koalisi pendukung pemerintah dan mendapatkan jabatan Menteri di kabinet Joko Widodo, sebanyak 40,5 persen responden menyatakan tidak setuju.

Sedangkan 32,5 persen responden menjawab setuju dan sisanya tidak menjawab.

"Data survei menunjukkan bahwa ketika menyikapi agresivitas Prabowo yang terlihat ingin berkoalisi dengan Joko Widodo, hanya 32,5 persen masyarakat yang setuju," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei.

"Sementara yang tidak setuju 40,5 persen," ucap dia.

Menurut Adi, responden yang menyatakan tidak setuju jika Gerindra berkoalisi merupakan kelompok masyarakat yang belum mampu menerima kekalahan Prabowo saat Pilpres 2019 karena menganggap Joko Widodo curang.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Selain itu, publik juga berharap dengan tidak berkoalisi, Gerindra akan menjadi penyeimbang di luar pemerintah atau opisisi.

Sementara, publik yang setuju beranggapan bahwa pilpres sudah usai sehingga tidak perlu melanjutkan perselisihan.

Di sisi lain, bergabungnya Gerindra dinilai dapat menguatkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam membangun bangsa.

"Mayoritas responden memang tak mau Prabowo menjadi bagian dari Pemerintahan Jokowi. Mereka menginginkan Prabowo harus tetap berada di luar kekuasaan sebagai oposisi," kata Adi. 

 

Kompas TV Partai Gerindra belum memutuskan secara resmi apakah bergabung di koalisi pemerintah atau oposisi, sementara Sandiaga Uno secara pribadi lebih setuju jika Gerindra tetap menjadi oposisi. Ke mana sebetulnya arah politik dari Partai Gerindra? Apakah benar ada dua pendapat di Gerindra yang membuat partai itu belum mengambil sikap tegas? Bagaimana pula dengan PKS yang kemungkinan akan sendirian menjadi oposisi?<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Nasional
Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Nasional
Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

Nasional
KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

Nasional
Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

Nasional
PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

Nasional
Usai 'Fit And Proper Test', Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Usai "Fit And Proper Test", Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Nasional
Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Nasional
Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Nasional
Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.