Ketua DPP Nasdem: Semua Parpol Dukung Pemerintah, Ini Bahaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, peran parpol oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap dibutuhkan dalam lima tahun ke depan.

Oleh sebab itu, Irma menyebut, partainya tidak sepakat jika seluruh parpol yang ada saat ini bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kok rasanya tidak nyaman kalau pemerintah kita ini tidak ada yang mengontrol. Tidak ada check and balance. Semuanya mau masuk ke pemerintahan, Ini berbahaya," ujar Irma saat menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Sandiaga Kurang Sreg Jika Semua Parpol Bergabung ke Koalisi Jokowi

Irma menegaskan, Partai Nasdem merasa perlu keberadaan parpol oposisi yang memegang fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Menurut dia, ke depannya pemerintah membutuhkan pihak oposisi yang konstruktif, solutif dan elegan. Dengan begitu sistem tetap berjalan.

Irma menampik anggapan bahwa jatah menteri Partai Nasdem dikhawatirkan berkurang apabila partai di luar koalisi pendukung ikut bergabung.

Bahkan, kata Irma, Partai Nasdem tidak keberatan jika nantinya tak ada satupun kader yang duduk dalam kabinet.

"Karena nasdem menyatakan sejak awal, kami mendukung Pak Jokowi tanpa syarat," kata Irma.

Diketahui, salah satu parpol yang disebut-sebut hendak bergabung ke koalisi Jokowi, yaitu Partai Gerindra.

Baca juga: Berkuasa Tentukan Arah Politik Gerindra, Prabowo Belum Buka Suara...

Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.

Surya Paloh Setuju

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sendiri sudah menyatakan sikap terkait wacana bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf.

KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

"Kalau memiliki keyakinan (yang sama), apa yang menjadi masalah?" ujar Paloh usai menerima silaturahim Prabowo di kediamannya, Minggu (13/10/2019) malam.

"Mana ada masalah sama saya ya. Ketika semua itu di dalam satu semangat dan konsistensi pikiran bagaimana mengedepankan kepentingan nasional, ya jalan di situ," lanjut dia.

Baca juga: Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Paloh mengatakan, tak masalah Gerindra masuk ke koalisi pemerintahan selama memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Sikap serupa juga datang dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Cak Imin, sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya sama sekali tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Bahkan, pihaknya juga tidak mempersoalkan jika kader Gerindra masuk ke dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Iyalah, enggak apa-apa. Yang namanya kerja sama untuk kepentingan rakyat, di mana saja, siap di mana saja," ujar Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, dirinya akan mendukung segala bentuk kerja sama yang menuju pada pembaruan dan perbaikan bangsa.

"Ya, semua aspek yang menuju pembaruan dan perbaikan bangsa kita akan lakukan kerja sama," tutur dia.

Hasil Survei

Di sisi lain, survei publik yang digelar Paramater Politik Indonesia (PPI) menunjukkan mayoritas responden tidak setuju jika Partai Gerindra bergabung dengan koalisi parpol pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Mayoritas responden juga menyatakan tidak setuju jika partai pimpinan Prabowo Subianto itu mendapatkan posisi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi.

Ketika ditanya soal wacana bergabungnya Gerindra dengan koalisi pendukung pemerintah dan mendapatkan jabatan Menteri di kabinet Joko Widodo, sebanyak 40,5 persen responden menyatakan tidak setuju.

Sedangkan 32,5 persen responden menjawab setuju dan sisanya tidak menjawab.

"Data survei menunjukkan bahwa ketika menyikapi agresivitas Prabowo yang terlihat ingin berkoalisi dengan Joko Widodo, hanya 32,5 persen masyarakat yang setuju," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei.

"Sementara yang tidak setuju 40,5 persen," ucap dia.

Menurut Adi, responden yang menyatakan tidak setuju jika Gerindra berkoalisi merupakan kelompok masyarakat yang belum mampu menerima kekalahan Prabowo saat Pilpres 2019 karena menganggap Joko Widodo curang.

Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Selain itu, publik juga berharap dengan tidak berkoalisi, Gerindra akan menjadi penyeimbang di luar pemerintah atau opisisi.

Sementara, publik yang setuju beranggapan bahwa pilpres sudah usai sehingga tidak perlu melanjutkan perselisihan.

Di sisi lain, bergabungnya Gerindra dinilai dapat menguatkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam membangun bangsa.

"Mayoritas responden memang tak mau Prabowo menjadi bagian dari Pemerintahan Jokowi. Mereka menginginkan Prabowo harus tetap berada di luar kekuasaan sebagai oposisi," kata Adi.