Sandiaga Kurang Sreg jika Semua Parpol Bergabung ke Koalisi Jokowi

Kompas.com - 18/10/2019, 06:06 WIB
Sandiaga Uno di kediamannya Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Kamis (17/10/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariSandiaga Uno di kediamannya Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Kamis (17/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno kurang sreg apabila semua partai politik bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Sandi sebenarnya ingin ada partai politik besar, Gerindra misalnya, yang berada di luar pemerintahan untuk melakukan check and balances terhadap roda kekuasaan sehingga demokrasi akan menjadi lebih kuat.

"Kita kasih masukan yang konstruktif dan bersahabat sehingga lima tahun ke depan ini masyarakat bisa fokus, enggak gaduh politiknya, enggak pecah belah. Pemerintah itu butuh masukan kok," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Formappi: Jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Urusan Utamanya soal Kursi Kekuasaan


Kritik dan masukan kepada pemerintah, menurut Sandi, tidak bisa hanya diutarakan oleh parpol yang menjadi pendukung.

Apalagi, saat ini media sosial sangat berkembang pesat dan sudah menjadi salah satu sarana kritik dan masukan bagi pemerintah.

Sandiaga mengaitkan pernyataannya tersebut dengan fenomena buzzer politik yang kritik dan masukan mereka sering kali mendistorsi aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, ia merasa kritik, masukan, dan kontrol harus datang dari pihak yang benar, yaitu salah satu kekuatan politik di Indonesia sendiri.

"Kan enggak bisa (pemerintah) dikelilingi dengan masukan 'asal bapak senang' atau didengungkan oleh para buzzer yang mendistorsi masukan dari rakyat, itu sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Sandi.

Baca juga: 3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Ia sekaligus menyinggung masyarakat yang lebih menginginkan adanya kekuatan politik besar di luar pemerintah demi mengontrol jalannya kekuasaan.

Ia yakin keinginan masyarakat itu sudah terlepas dari narasi rivalitas pesta demokrasi yang sudah lewat.

Sandi yakin masyarakat pasca-Pilpres 2019 sudah bersatu dan ingin pemerintahan ke depan berjalan kuat dengan adanya kelompok yang melakukan kontrol ketat dan berasal bukan dari bagian pendukung pemerintah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X