Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2019, 06:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno kurang sreg apabila semua partai politik bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

Sandi sebenarnya ingin ada partai politik besar, Gerindra misalnya, yang berada di luar pemerintahan untuk melakukan check and balances terhadap roda kekuasaan sehingga demokrasi akan menjadi lebih kuat.

"Kita kasih masukan yang konstruktif dan bersahabat sehingga lima tahun ke depan ini masyarakat bisa fokus, enggak gaduh politiknya, enggak pecah belah. Pemerintah itu butuh masukan kok," ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Formappi: Jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Urusan Utamanya soal Kursi Kekuasaan

Kritik dan masukan kepada pemerintah, menurut Sandi, tidak bisa hanya diutarakan oleh parpol yang menjadi pendukung.

Apalagi, saat ini media sosial sangat berkembang pesat dan sudah menjadi salah satu sarana kritik dan masukan bagi pemerintah.

Sandiaga mengaitkan pernyataannya tersebut dengan fenomena buzzer politik yang kritik dan masukan mereka sering kali mendistorsi aspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, ia merasa kritik, masukan, dan kontrol harus datang dari pihak yang benar, yaitu salah satu kekuatan politik di Indonesia sendiri.

"Kan enggak bisa (pemerintah) dikelilingi dengan masukan 'asal bapak senang' atau didengungkan oleh para buzzer yang mendistorsi masukan dari rakyat, itu sangat berbahaya bagi demokrasi," kata Sandi.

Baca juga: 3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Ia sekaligus menyinggung masyarakat yang lebih menginginkan adanya kekuatan politik besar di luar pemerintah demi mengontrol jalannya kekuasaan.

Ia yakin keinginan masyarakat itu sudah terlepas dari narasi rivalitas pesta demokrasi yang sudah lewat.

Sandi yakin masyarakat pasca-Pilpres 2019 sudah bersatu dan ingin pemerintahan ke depan berjalan kuat dengan adanya kelompok yang melakukan kontrol ketat dan berasal bukan dari bagian pendukung pemerintah.

"Saya merasakan itu sendiri ya. Saya punya data masyarakat secara elektoral lebih menghargai jika ada check and balance daripada unity government," ujar Sandiaga.

"Sebenarnya kita ini sudah bersatu kok. Kemarin itu jelas kepentingan Gerindra itu kepentingan nasional," kata dia.

Menunggu Prabowo

Diberitakan, Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan itu membahas berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa seperti pemindahan ibu kota, isu-isu ekonomi hingga pertahanan negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan itu membahas berbagai gagasan untuk kemajuan bangsa seperti pemindahan ibu kota, isu-isu ekonomi hingga pertahanan negara. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Baca juga: Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com