Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Nasdem: Semua Parpol Dukung Pemerintah, Ini Bahaya

Kompas.com - 18/10/2019, 07:14 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, peran parpol oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap dibutuhkan dalam lima tahun ke depan.

Oleh sebab itu, Irma menyebut, partainya tidak sepakat jika seluruh parpol yang ada saat ini bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kok rasanya tidak nyaman kalau pemerintah kita ini tidak ada yang mengontrol. Tidak ada check and balance. Semuanya mau masuk ke pemerintahan, Ini berbahaya," ujar Irma saat menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Sandiaga Kurang Sreg Jika Semua Parpol Bergabung ke Koalisi Jokowi

Irma menegaskan, Partai Nasdem merasa perlu keberadaan parpol oposisi yang memegang fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Menurut dia, ke depannya pemerintah membutuhkan pihak oposisi yang konstruktif, solutif dan elegan. Dengan begitu sistem tetap berjalan.

Irma menampik anggapan bahwa jatah menteri Partai Nasdem dikhawatirkan berkurang apabila partai di luar koalisi pendukung ikut bergabung.

Bahkan, kata Irma, Partai Nasdem tidak keberatan jika nantinya tak ada satupun kader yang duduk dalam kabinet.

"Karena nasdem menyatakan sejak awal, kami mendukung Pak Jokowi tanpa syarat," kata Irma.

Diketahui, salah satu parpol yang disebut-sebut hendak bergabung ke koalisi Jokowi, yaitu Partai Gerindra.

Baca juga: Berkuasa Tentukan Arah Politik Gerindra, Prabowo Belum Buka Suara...

Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi.

Surya Paloh Setuju

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sendiri sudah menyatakan sikap terkait wacana bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Paloh tidak keberatan apabila Prabowo cs hendak bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Kalau memiliki keyakinan (yang sama), apa yang menjadi masalah?" ujar Paloh usai menerima silaturahim Prabowo di kediamannya, Minggu (13/10/2019) malam.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com