Pimpinan MPR Temui Wapres, Bahas Pelantikan hingga Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 17/10/2019, 10:05 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Pimpinan MPR KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Pimpinan MPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR RI menyambangi rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019), sekitar pukul 08.00 WIB.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama delapan Wakil Ketua MPR lainnya menemui Wapres Kalla untuk memperbincangkan sejumlah hal sembari menyantap sarapan.

Pengamatan Kompas.com, pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

Bambang mengatakan kedatangannya bersama Pimpinan MPR ke rumah dinas Wakil Presiden untuk mengundang Kalla menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami atas nama pimpinan MPR mengharapkan kehadiran Pak JK (Jusuf Kalla) sekaligus menyerahkan undangan formal kepada Wakil Presiden RI," kata Bambang usai pertemuan di rumah dinas Wakil Presiden.

Baca juga: TNI-Polri Gelar Pasukan Terkait Pengamanan Pelantikan Presiden-Wapres

Kalla pun menyatakan kesediannya untuk datang ke pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf.

"Ya pertama saya menyampaikan terima kasih atas undangan daripada MPR untuk menghadiri acara ini. Acara ini bagi saya penting karena di samping menyaksikan pelantikan presiden baru saya juga tentu mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan MPR dan DPR selama lima tahun terakhir," ujar Kalla.

"Dan ini sangat penting karena itu Insya Allah kami hadir dalam acara ini dan memang kewajiban saya karena menyaksikan pengganti saya," lanjut dia.

Selain menyerahkan undangan pelantikan, pimpinan MPR juga mendiskusikan rencana amandemen UUD 1945 dengan Kalla.

Dalam perbincangan tersebut, mereka sepakat saat ini tak boleh ada lagi lembaga tertinggi negara seperti MPR pada era Orde Baru. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X