Wiranto Ditusuk, Polisi Bakal Evaluasi Pengamanan Pejabat Publik

Kompas.com - 11/10/2019, 20:21 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menunjukkan foto pelaku penusukan Menkopolhukam Wiranto SA, FA, serta senjata yang digunakan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menunjukkan foto pelaku penusukan Menkopolhukam Wiranto SA, FA, serta senjata yang digunakan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian akan melakukan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) terhadap pengamanan para pejabat publik.

Hal tersebut akan dilakukan pasca peristiwa yang dialami Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang ditusuk orang tak dikenal di Pandeglang, pada Kamis (10/10/2019).

"SOP pengamanan akan evaluasi komprehensif, karena tidak mungkin membatasi pejabat publik ketika akan berinteraksi dengan masyarakat. Selama ini tegur sapa, salaman, foto selfie dan lainnya. Itu akan evaluasi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Jenguk Wiranto, Prabowo: Beliau Senior Saya

Namun, untuk dapat mengevaluasi SOP tersebut, kata dia, pihaknya harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan lembaga lainnya.

Pasalnya, persoalan pengamanan ini tidak hanya ditangani polisi, tetapi juga oleh TNI dan pihak pengamanan dalam (pamdal) dari instansi pejabat yang bersangkutan.

"SOP-SOP tertentu, ketika akan interaksi  dengan publik harus ada peningkatan kewaspadaan. Cuma untuk batasi interaksi  dengan publik cukup sulit karena mereka juga ingin dekat dengan rakyatnya," kata dia.

Baca juga: Polisi Tegaskan Pelaku Penusukan Wiranto Hanya Simpatisan JAD

Adapun untuk SOP pengamanan para pejabat saat ini, kata dia, sudah berjalan. Mulai dari adanya pengawal pribadi (walpri), ajudan, pengawal kendaraan roda 2 dan roda 4, serta pengamanan melekat yang dilakukan internal polisi dan TNI setempat.

Namun, di tempat kejadian perkara (TKP) ditusuknya Wiranto, saat helikopter akan mendarat, terdapat 2 regu polsek untuk mengamankan dan 1 tim polda.

"Kemudian ada dari koramil dan TNI AU yang pengamanan terhadap pesawat dan tempat yang boleh dikatakan, heli terbang atau mendarat membahayakan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Stres hingga Tusuk Wiranto, Pelaku SA Malah Berharap Ditangkap Polisi

Diketahui, Menko Polhukam Wiranto diserang setelah meresmikan Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla'ul Anwar pada Kamis (10/10/2019).

Dia hendak pulang ke Jakarta. Namun, rombongan Wiranto sempat berhenti di sekitar Alun-alun Menes, Pandeglang. Dia disambut Kapolsek setempat.

Saat keluar dari mobil, Wiranto kemudian diserang oleh orang tidak dikenal. Secara tiba-tiba, dia ditusuk.

Beberapa saat setelah ditusuk, Wiranto jatuh, nyaris tersungkur. Dia terlihat memegang perut bagian bawah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X