KPK: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Melaporkan Gratifikasi!

Kompas.com - 09/10/2019, 21:51 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengingatkan para penyelenggara negara untuk menghentikan praktik gratifikasi, termasuk menerima pungutan-pungutan liar di lingkungan kerja mereka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah meminta para penyelenggara negara segera melapor kepada KPK lewat sejumlah saluran yang telah disediakan apabila merasa menerima gratifikasi.

"Jadi tidak ada alasan lagi semestinya untuk tidak melaporkan gratifikasi jika memang ada niat untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/10/2019).

Baca juga: KPK Tetapkan Mantan Pejabat Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi

Febri menuturkan, ada beberapa cara untuk melaporkan gratifikasi, yakni melalui surat, e-mail, hingga dengan memanfaatkan aplikasi GOL ( Gratifikasi Online) yang dapat diunduh di telepon genggam.

Febri mengatakan, para penerima gratifikasi mesti segera melapor karena gratifikasi yang tidak kunjung dilaporkan dalam masa 30 hari dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

"Jika berada dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menolak, seperti pemberian dilakukan secara tidak langsung, maka penerimaan tersebut dapat dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja," ujar Febri.

Pernyataan Febri ini berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana. KPK sedang menangani perkara itu.

Baca juga: Kasus Gratifikasi Gubernur Kepri Nonaktif, KPK Lanjut Geledah BPKAD Kepri

Febri menyebut ada tiga sumber penerimaan gratifikasi Heri dan bersama-sama eks Bupati Subang Ojang Suhandi yang ketiga sumber itu berkaitan dengan pengangkatan dan seleksi calon pegawai negeri sipil di Pemkab Subang.

"HTS diduga secara bersama-sama dengan Ojang Sohandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp. 9.645.000.000," ujar Febri. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X