Jokowi: Kita Harus Gerak Cepat Pangkas Regulasi Penghambat Investasi

Kompas.com - 25/09/2019, 14:08 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). Presiden menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk turut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla serta mengintensifkan upaya penegakan hukum bagi perusahaan dan perorangan yang melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019). Presiden menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk turut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla serta mengintensifkan upaya penegakan hukum bagi perusahaan dan perorangan yang melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya bergerak cepat memangkas seluruh regulasi yang menghambat investasi. Sebab, ekonomi global saat ini sedang melambat.

"Informasi-informasi yang saya terima, ekonomi global melambat, banyak negara sudah masuk pada resesi. Oleh sebab itu, kita berpacu dengan waktu dan harus gerak cepat dengan pemangkasan, penyederhanaan, regulasi-regulasi yang menghambat (investasi)," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Jokowi mengatakan, rapat terbatas ini merupakan kelanjutan dari rapat terdahulu dalam rangka upaya-upaya yang diperlukan dalam mendorong terciptanya sebuah ekosistem dunia usaha yang mendukung investasi. 

Baca juga: Perizinan Paling Pengaruhi Keputusan Investasi Asing di Indonesia

"Pada rapat lalu sudah saya sampaikan banyak apa yang ingin kita lakukan terutama dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penanaman modal di negara kita," katanya.

Hadir dalam rapat ini di antaranya Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang yang dianggap menghambat investasi.

Ia pun berjanji pemerintah dan DPR periode mendatang akan merevisi 74 UU yang dianggap menghambat.

"Setelah pelantikan DPR baru nanti, kita akan mengajukan banyak sekali revisi undang-undang," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 akan dilantik pada 1 Oktober.

Namun, Jokowi tak merinci UU apa saja yang akan diusulkan pemerintah untuk direvisi.

Baca juga: Jokowi Akan Usulkan Revisi 74 Undang-Undang yang Hambat Investasi

"Kemarin sudah kita hitung, ada kurang lebih 74 undang-undnag yang langsung akan kita mintakan revisi agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepaatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki," kata Jokowi.

Kepala Negara menargetkan bersaman dengan revolusi konsumen tahun depan, Indonesia benar-benar bisa menjadi magnet investasi.

Jokowi berharap pada akhirnya Indonesia bisa mengalahkan negara-negara lain.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap

Nasional
Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program Pemulihan Ekonomi

Nasional
KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

KJRI LA Minta WNI Tak Ikut Unjuk Rasa hingga Teken Petisi Kasus Floyd

Nasional
Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Kasus Suap dan Gratifikasi Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Dua Saksi

Nasional
Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X