Jokowi Akan Usulkan Revisi 74 Undang-Undang yang Hambat Investasi

Kompas.com - 16/09/2019, 13:35 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meminta agar para pengusaha muda menjadi pembelajar dan inovatif, haus teknologi, serta berdaya saing global supaya menjadi tempat lahirnya New Emerging Multi National Business. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarPresiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/9/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo meminta agar para pengusaha muda menjadi pembelajar dan inovatif, haus teknologi, serta berdaya saing global supaya menjadi tempat lahirnya New Emerging Multi National Business. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menyingkirkan hambatan-hambatan investasi.

Ia pun berjanji pemerintah dan DPR periode mendatang akan merevisi puluhan UU yang dianggap menghambat.

"Setelah pelantikan DPR baru nanti, kita akan mengajukan banyak sekali revisi undang-undang," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Namun Jokowi tak merinci UU apa saja yang akan diusulkan pemerintah untuk direvisi.

Baca juga: Jokowi Rapat Dua Hari Sekali demi Genjot Investasi

"Kemarin sudah kita hitung, ada kurang lebih 74 undang-undnag yang langsung akan kita mintakan revisi agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepaatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki," kata Jokowi.

Kepala Negara menargetkan bersaman dengan revolusi konsumen tahun depan, Indonesia benar-benar bisa menjadi magnet investasi. Jokowi berharap pada akhirnya Indonesia bisa mengalahkan negara-negara lain.

"Karena tidak semua negara punya raksasa konsumen seperti yang kita miliki saat ini," sambungnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Kecewa Calon Investor Banyak Lari ke Negara Tetangga

Jokowi mengatakan, revolusi konsumen tidak boleh hanya membuat Indonesia menjadi bangsa konsumtif dan pasif.

Revolusi konsumen harus dimanfaatkan sebagai pemacu untuk menjadi bangsa produsen.

"Kita siapkan diri kita menjadi bangsa produsen, menjadi bangsa produktif dan menjadi bangsa yang terus aktif berinvonasi. Sehingga kita menjadi pemenang dalam perebutan pasar," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X