Jokowi: Kita Harus Gerak Cepat Pangkas Regulasi Penghambat Investasi

"Informasi-informasi yang saya terima, ekonomi global melambat, banyak negara sudah masuk pada resesi. Oleh sebab itu, kita berpacu dengan waktu dan harus gerak cepat dengan pemangkasan, penyederhanaan, regulasi-regulasi yang menghambat (investasi)," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Jokowi mengatakan, rapat terbatas ini merupakan kelanjutan dari rapat terdahulu dalam rangka upaya-upaya yang diperlukan dalam mendorong terciptanya sebuah ekosistem dunia usaha yang mendukung investasi. 

"Pada rapat lalu sudah saya sampaikan banyak apa yang ingin kita lakukan terutama dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penanaman modal di negara kita," katanya.

Hadir dalam rapat ini di antaranya Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang yang dianggap menghambat investasi.

Ia pun berjanji pemerintah dan DPR periode mendatang akan merevisi 74 UU yang dianggap menghambat.

"Setelah pelantikan DPR baru nanti, kita akan mengajukan banyak sekali revisi undang-undang," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Anggota DPR terpilih periode 2019-2024 akan dilantik pada 1 Oktober.

Namun, Jokowi tak merinci UU apa saja yang akan diusulkan pemerintah untuk direvisi.

"Kemarin sudah kita hitung, ada kurang lebih 74 undang-undnag yang langsung akan kita mintakan revisi agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepaatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki," kata Jokowi.

Kepala Negara menargetkan bersaman dengan revolusi konsumen tahun depan, Indonesia benar-benar bisa menjadi magnet investasi.

Jokowi berharap pada akhirnya Indonesia bisa mengalahkan negara-negara lain.