BNPB: Lahan yang Terbakar di Kalimantan dan Sumatera Membentuk Pola yang Rapi

Kompas.com - 23/09/2019, 20:29 WIB
Api dari kebakaran lahan merembes dan membakar mess karyawan perusahaan pengolahan kayu di Desa Pengayuan, Banjarbaru, Kalsel, Senin (23/9/2019). KOMPAS.com/ANDI MUHAMMAD HASWARApi dari kebakaran lahan merembes dan membakar mess karyawan perusahaan pengolahan kayu di Desa Pengayuan, Banjarbaru, Kalsel, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyebut, lahan yang terbakar pada 2019 diduga digunakan untuk membuka perkebunan baru.

Hal itu, kata dia, terlihat dari foto udara dan kabar yang diperoleh pihaknya selama memadamkan api di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Lahan yang telah dibakar tersebut diduga akan dijadikan perkebunan sawit dan karet.

"Kemarin kan ini kan hasilnya dari kunjungan ke Riau, nanya ke bupati di sana, bupati bilang nanti akan dijadikan perkebunan. Bisa sawit, karet, dan lainnya juga," ujar Agus di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca juga: KLHK Upayakan Perampasan Aset Korporasi yang Sebabkan Karhutla

Selain itu, berdasarkan foto udara, lahan-lahan yang terbakar membentuk pola yang rapi di sekitar perkebunan lama. Anehnya, perkebunan yang lama tidak ikut terbakar.

"Di foto-foto di bawahnya itu terlihat usaha untuk memperluas, jadi teratur, kotak-kotak di dekat kebun yang lama, tetapi kebun yang lama tidak terbakar, sehingga diprediksi ini calon kebun pasti," kata dia. 

Ia juga menyebut luas lahan yang terbakar pada 2019 lebih kecil jika dibandingkan dengan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) pada 2015.

Pada 2015, luas lahan yang terbakar mencapai 2,6 juta hektar dengan titik api mencapai 120.000, sedangkan pada 2019, luas lahan yang terbakar tercarat seluas 328.724 hektar.

"2015 kan 2 juta hektar, hampir 3 juta hektar yang kebakar. Sekarang sekitar 350.000 hektar. Jadi jauh," ujar Agus di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (23/9/2019).

"Kerugian perkiraannya kurang lebih sepertiga dari 2015. Kan 2015 kerugian Rp 221 triliun, jadi perkiraan awal kita 30 persen dari itu. Lebih rendah, lebih kecil," kata dia. 

Jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bertambah menjadi sembilan per Senin (23/9/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X