Suara-suara Penolakan terhadap Revisi UU KPK...

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," kata Agus.

Baca juga: 5 Poin Revisi UU KPK yang Diduga Bakal Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Agus menyampaikan, ada sembilan masalah dalam draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK, antara lain independensi KPK terancam, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, hingga pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR.

Sementara itu, ICW mencatat ada 11 poin bermasalah dalam draf RUU KPK.

Senada dengan Agus, peneliti ICW Kurnia Ramadha menyebut, salah satu poin yang bermasalah ialah pembentukan dewan pengawas KPK.

"Dewan pengawas ini adalah representasi dari pemerintah dan DPR yang ingin campur tangan dalam kelembagaan KPK. Sebab, mekanisme pembentukan dewan pengawas bermula dari usul presiden dengan membentuk panitia seleksi, lalu kemudian meminta persetujuan dari DPR," kata Kurnia.

Selain itu, KPK dan ICW mengkritik aturan penyadapan yang tercantum dalam RUU KPK. Berdasarkan RUU itu, penyadapan harus dilakukan seizin dewan pengawas KPK.

Menurut Kurnia, aturan itu dapat memperlambat sekaligus menjadi bentuk intervensi penanganan kasus korupsi yang dikerjakan KPK.

"Selama ini KPK dapat melakukan penyadapan tanpa izin dari pihak mana pun dan faktanya hasil sadapan KPK menjadi bukti penting di muka persidangan untuk menindak pelaku korupsi," ucap dia. 

"Sederhananya, bagaimana jika nanti dewan pengawas itu sendiri yang ingin disadap oleh KPK? Mekanisme itu tidak diatur secara jelas dalam rancangan perubahan," kata Kurnia.

Berharap kepada Jokowi

Presiden Joko Widodo kini menjadi satu-satunya harapan publik. Jokowi akan menjadi sosok yang menentukan masa depan pemberantasan korupsi dengan menyetujui atau menolak revisi UU KPK.

"Presiden punya otoritas secara konstitusional untuk setuju atau tidak setuju untuk melanjutkan pembahasan sebuah UU atau revisi UU sehingga menurut saya ini bergulir kepada presiden, kuncinya di presiden," kata Donal.

Agus berharap, presiden dapat bersikap lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan perlu tidaknya merevisi UU KPK.

"Presiden mohon lebih arif lebih bijaksana untuk mempertimbangkan suara dari banyak tokoh maupun dari banyak komponen-komponen bangsa ini yang sebetulnya menyuarakan itu. Mohon betul suara itu juga didengar," kata Agus.

Baca juga: Agus Rahardjo Sebut KPK dalam Bahaya

Ia mengatakan, KPK masih memercayai bahwa Jokowi tetap konsisten dalam pernyataannya yang pernah disampaikan bahwa presiden tidak akan melemahkan KPK.