Agus Rahardjo Sebut KPK dalam Bahaya

Kompas.com - 05/09/2019, 19:22 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (tengah) dalam konferensi pers menyikapi revisi UU KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (tengah) dalam konferensi pers menyikapi revisi UU KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, lembaga antirasuah yang dipimpinnya itu saat ini sedang dalam keadaan bahaya alias di berada di ujung tanduk.

Pernyataannya tersebut berkaca dari masalah yang muncul selama beberapa waktu terakhir, mulai dari lolosnya nama-nama calon pimpinan KPK bermasalah ke DPR, hingga revisi UU KPK yang rentan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk," kata Agus dalam konferensi pers, Kamis (5/9/2019).

"Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini," lanjut dia.

Baca juga: Catatan ICW untuk Jokowi yang Kirim 10 Nama Capim KPK Usulan Pansel ke DPR

Dimulai dari beberapa nama bermasalah dalam sepuluh nama capim KPK yang sudah disetor ke DPR untuk dipilih. Agus merasa khawatir apabila mereka nantinya terpilih dalam fit and proper test di parlemen.

"Hal seperti itu akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak," ujar Agus.

Belum selesai persoalan capim KPK bermasalah, publik dan KPK dikejutkan dengan wacana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disetujui oleh seluruh fraksi di parlemen.

Apalagi, disebut bahwa pembahasan draf sudah rampung pembahasannya.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Bentuk Kebohongan Pemerintah-DPR

Menurut Agus, ada sembilan masalah yang dapat timbul apabila RUU itu disahkan, antara lain terancamnya independensi KPK, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, hingga pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR.

Selain persoalan-persoalan itu, RUU KUHP yang saat ini sedang diproses di DPR juga membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi semakin tak menentu.

"Tidak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam," kata Agus lagi. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Nasional
Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X