Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunggu Pansel Serahkan 10 Capim KPK secara Resmi

Kompas.com - 03/09/2019, 14:19 WIB
Wisnu Nugroho,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan belum menerima nama-nama calon pimpinan KPK dari Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK secara resmi.

"Resminya, belum saya terima," kata Kepala Negara saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Kedatangan Pansel Capim KPK, Senin, hanyalah melaporkan bahwa proses tahapan seleksi capim KPK sudah dirampungkan.

Baca juga: Fadli Zon Minta Jokowi Dengarkan Aspirasi Masyarakat soal Capim KPK

Meski demikian, ia mengakui, dalam laporan Senin ia juga telah menerima 10 capim KPK hasil seleksi akhir.

"Pansel (Senin kemarin), hanya kasih laporan. Tapi sekali lagi belum menyerahkannya secara resmi," ujar Presiden.

Ia akan menunggu Pansel Capim KPK secara resmi menyerahkan 10 nama capim KPK agar dapat segera dikirimkan ke DPR untuk menjalani fit and proper test.

"Kalau sudah saya terima (nama capim KPK), baru saya kirim ke DPR. Waktu saya kan ada 14 hari," ujar Jokowi.

Baca juga: Capim KPK Hasil Seleksi Pansel Menuai Kritik, Jokowi Akan Mengkoreksi?

Sebelumnya, Koalisi Kawal Capim KPK mendorong Presiden Jokowi untuk bertemu pimpinan KPK periode 2015-2019 untuk mendapatkan informasi terkait 10 nama capim hasil seleksi Pansel Capim KPK.

"Penting juga saat ini jika presiden dapat bertemu langsung dengan KPK untuk mendapatkan informasi terkini terkait 10 nama tersebut," ujar anggota koalisi, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2019).

Koalisi berharap Presiden Jokowi tidak tergesa-gesa dalam menyerahkan 10 capim tersebut ke DPR untuk mengikuti fit and proper test.

Baca juga: Koalisi Dorong Presiden Jokowi Temui KPK Bahas Rekam Jejak 10 Capim

Menurut dia, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan masukan dari para tokoh dan masyarakat terkait integritas para capim KPK.

Berikut nama 10 capim yang lolos seleksi sebagaimana diungkapkan Ketua Pansel Yenti Garnasih:

1. Alexander Marwata, Komisioner KPK,

2. Firli Bahuri, Anggota Polri,

3. I Nyoman Wara, Auditor BPK,

4. Johanis Tanak, Jaksa,

5. Lili Pintauli Siregar, Advokat,

6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan, Dosen,

7. Nawawi Pomolango, Hakim,

8. Nurul Ghufron, Dosen,

9. Roby Arya Brata, PNS Sekretariat Kabinet,

10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan.

 

Kompas TV Di tengah kritik dari banyak tokoh dan kalangan koalisi sipil panitia seleksi calon pimpinan KPK menyerahkan 10 nama kepada Presiden Joko Widodo Senin (2/9/2019) kemarin. Ke-10 nama calon pimpinan KPK dipilih oleh pansel berdasarkan hasil tes wawancara dan uji publik terhadap 20 nama peserta seleksi tahap sebelumnya. Dalam kesempatan itu presiden meminta masukan sejumlah pihak terkait seleksi capim KPK dijadikan catatan dan menyatakan tidak tergesa-gesa agar nama calon pimpinan KPK yang nanti akan disampaikan ke DPR betul-betul merupakan nama yang layak dan patut. Namun demikian pansel capim KPK sendiri menyatakan presiden mengisyaratkan setuju dengan 10 nama itu dan tinggal diserahkan ke DPR. Panitia seleksi calon pimpinan KPK telah resmi menyerahkan 10 nama hasil tes wawancara dan uji publik kepada presiden joko widodo. Sebelumnya sejumlah tokoh dan kalangan koalisi sipil telah melontarkan kritik dan mendesak presiden untuk tidak memilih calon pimpinan KPK yang bermasalah. Kini bola di tangan presiden lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengawal kelangsungan KPK? Kita bahas bersama anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Sekretaris Jenderal Tranparency International Indonesia Dadang Trisasongko dan analis politik Ray Rangkuti. #CalonPimpinanKPK #PresidenJokoWidodo #DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com