Rapat Paripurna, Anggota DPR Asal Papua Pertanyakan Progres Operasi Militer di Nduga

Kompas.com - 03/09/2019, 15:12 WIB
Anggota Fraksi Partai Demokrat dari dapil Papua, Willem Wandik, menyinggung soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, akibat operasi militer yang digelar oleh TNI/Polri.  Hal itu ia sampaikan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Fraksi Partai Demokrat dari dapil Papua, Willem Wandik, menyinggung soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, akibat operasi militer yang digelar oleh TNI/Polri. Hal itu ia sampaikan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Papua, Willem Wandik, menyinggung soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, akibat operasi militer yang digelar oleh TNI/ Polri.

Hal itu ia sampaikan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Willem mengatakan, hingga saat ini TNI/Polri belum pernah melaporkan progres terkait target dan sasaran operasi militer yang dilakukan sejak awal Desember 2018.

"Terkait konflik di Nduga hingga hari ini belum selesai, belum berakhir.


"Kepada institusi terkait, TNI/Polri hingga hari ini kami belum mendapatkan progres terkait target dan sasaran yang mereka capai karena menggunakan APBN sejak awal Desember 2018 hingga hari ini," ujar Willem.

Baca juga: Ada Info Pergerakan KKB dari Nduga, Anggota TNI Disebar, Termasuk di Freeport

Seperti diberitakan, ribuan warga Kabupaten Nduga, Papua, masih tinggal di pengungsian menyusul operasi yang digelar oleh aparat TNI/Polri pada awal Desember 2018.

Operasi tersebut digelar untuk mengejar sejumlah tersangka para pembunuh proyek Trans-Papua.

Para tersangka diduga anggota kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Willem juga menyebut 184 warga Nduga meninggal dunia dalam pengungsian.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap para pengungsi agar jumlah korban jiwa tidak bertambah.

"Dan hari ini ada 184 warga sipil yang meninggal dunia dan banyak warga kita yang mengungsi dan membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, baik dari Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, maupun Menteri Kesehatan," kata Willem

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X