Rapat Paripurna, Anggota DPR Asal Papua Pertanyakan Progres Operasi Militer di Nduga

Kompas.com - 03/09/2019, 15:12 WIB
Anggota Fraksi Partai Demokrat dari dapil Papua, Willem Wandik, menyinggung soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, akibat operasi militer yang digelar oleh TNI/Polri.  Hal itu ia sampaikan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Fraksi Partai Demokrat dari dapil Papua, Willem Wandik, menyinggung soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, akibat operasi militer yang digelar oleh TNI/Polri. Hal itu ia sampaikan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Papua, Willem Wandik, menyinggung soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, akibat operasi militer yang digelar oleh TNI/ Polri.

Hal itu ia sampaikan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Willem mengatakan, hingga saat ini TNI/Polri belum pernah melaporkan progres terkait target dan sasaran operasi militer yang dilakukan sejak awal Desember 2018.

"Terkait konflik di Nduga hingga hari ini belum selesai, belum berakhir.

"Kepada institusi terkait, TNI/Polri hingga hari ini kami belum mendapatkan progres terkait target dan sasaran yang mereka capai karena menggunakan APBN sejak awal Desember 2018 hingga hari ini," ujar Willem.

Baca juga: Ada Info Pergerakan KKB dari Nduga, Anggota TNI Disebar, Termasuk di Freeport

Seperti diberitakan, ribuan warga Kabupaten Nduga, Papua, masih tinggal di pengungsian menyusul operasi yang digelar oleh aparat TNI/Polri pada awal Desember 2018.

Operasi tersebut digelar untuk mengejar sejumlah tersangka para pembunuh proyek Trans-Papua.

Para tersangka diduga anggota kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Willem juga menyebut 184 warga Nduga meninggal dunia dalam pengungsian.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap para pengungsi agar jumlah korban jiwa tidak bertambah.

"Dan hari ini ada 184 warga sipil yang meninggal dunia dan banyak warga kita yang mengungsi dan membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, baik dari Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, maupun Menteri Kesehatan," kata Willem

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X