Lili Pantauli, Satu-satunya Capim Perempuan, Fokus Perlindungan Pimpinan-Pegawai KPK

Kompas.com - 03/09/2019, 08:25 WIB
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Lili Pantauli Siregar, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOCalon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Lili Pantauli Siregar, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lili Pantauli Siregar merupakan sosok pembeda dari nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo, Senin (2/9/2019) kemarin.

Sebab, Lili merupakan satu-satunya perwakilan perempuan dari sepuluh nama tersebut. Dua perempuan lain, Neneng Euis Fatimah dan Sri Handayani, tersingkir dalam tahap uji publik dan wawancara.

Sebelum ramai diberitakan sebagai capim KPK, Lili pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK periode 2013-2018.

Sebelumnya, ia juga tercatat sebagai anggota LPSK periode 2008-2013 serta pernah berkiprah sebagai advokat dan pengacara.

Baca juga: Auditor BPK hingga Dosen, Ini Profil 6 Capim KPK yang Lolos ke DPR

Atas pengalaman tersebut, tak heran bila Lili menekankan pentingnya perlindungan bagi pimpinan dan pegawai KPK dari ancaman teror dan kriminalisasi apabila ia terpilih.

"Banyak kasus pimpinan yang dikriminalisasi, mendapatkan kekerasan, setidaknya ini catatan bagi pimpinan KPK untuk mengantisipasi apakah perlindungan diberikan berdasarkan kasus atau seperti apa," ujar Lili dalam tes wawancara dan uji publik, Rabu (28/8/2019) lalu.

Baca juga: Capim KPK Lili Pintauli: Lindungi Pimpinan dan Pegawai, Perlu Kerja Sama dengan LPSK

Perkuat kerja sama KPK-LPSK

Lili menilai, KPK harus menguatkan kerja sama dan komunikasi dengan LPSK. Sebab, pimpinan KPK selama ini tidak berkenan memperbolehkan LPSK memberikan perlindungan bagi pegawai komisi antirasuah.

"Penting komunikasi itu, tapi jangan kaku, sekarang kan begitu," ucap Lili.

"Lalu, kedua lembaga ini harus saling menghargai aturan masing-masing. Kalau ada lembaga lain yang bisa mendukung pekerjaan KPK, kenapa tidak kan. Toh tujuannya untuk mengungkap perkara," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X