10 Capim Lolos, KPK Minta Terus Dikawal dan Presiden Dipersilakan Beri Catatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan dan menyerahkan 10 nama capim yang lolos tes wawancara dan uji publik ke Presiden Joko Widodo. 

Mereka adalah Alexander Marwata (komisioner KPK), Firli Bahuri (perwira Polri), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat).

Kemudian Luthfi Jayadi Kurnaiwan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (PNS Sekretariat Kabinet), dan Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan). 

Setelah ini, Presiden Jokowi akan mengirim 10 nama calon pimpinan KPK kepada DPR.

Komisi Hukum DPR lalu akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk memilih lima nama sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023.

Tetap kawal

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap masyarakat tetap mengawal proses pemilihan calon pimpinan KPK periode 2019-2023. 

"Kerja belum selesai, KPK tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, khususnya menjaga KPK melalui proses seleksi ini," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Ketua KPK Apresiasi Dukungan Publik untuk Capim KPK yang Berintegritas

Agus mengakui, seleksi capim KPK menjadi buah bibir masyarakat selama beberapa waktu terakhir ditandai oleh pernyataan sikap yang disampaikan sejunlah tokoh-tokoh nasional hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Hal itu, kata dia, merupakan bukti bahwa masyarakat sangat berharap seluruh tahapan seleksi dapat menghasilkan orang-orang berintegritas, bukan orang-orang bermasalah.

Agus juga mengatakan, ia dan segenap pegawai KPK yakin Presiden Jokowi tetap mendengar aspirasi masyarakat serta berkomitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya berharap, suara dari masyarakat ini terus dilakukan dan diperbesar. Bukan hanya untuk tujuan jangka pendek dalam proses seleksi ini, tetapi juga untuk menjaga KPK agar tetap bekerja sebaik-baiknya," kata Agus.

"Semoga semakin banyak dukungan publik, maka semakin berkualitas upaya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan ke depan," ucap dia lagi. 

Di sisi lain, Agus mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak akan tergesa-gesa serta tetap memperhatikan aspirasi publik dalam menentukan nama capim KPK yang akan diserahkan kepada DPR.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Herman Hery mengatakan, kritik dari masyarakat terkait calon pimpinan KPK akan menjadi masukan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi III Janji Kritik Masyarakat soal Capim KPK Jadi Masukan