Kompas.com - 29/08/2019, 09:06 WIB
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Putri (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Pusat PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2011). KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Putri (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Pusat PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan tak akan mendesak penyusunan kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Menurut Megawati, penyusunan kabinet pemerintahan sebaiknya jangan dianggap hal mendesak. Ia menambahkan, penyusunan kabinet sudah ada prosedurnya.

"Saya sih menunggu dulu pelantikan presiden. Sebelumnya ada pelantikan legislatif dulu," kata Megawati melalui keterangan tertulis saat menjawab pertanyaan wartawan di Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/8/2019) malam.

Baca juga: Ini Tantangan yang Akan Dihadapi Menteri Muda jika Duduk di Kabinet Jokowi

Megawati menambahkan, penyusunan kabinet seyogianya dilakukan setelah pelantikan.

Ia pun mengingatkan, pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden, sehingga penentunya ialah Presiden Joko Widodo.

Meski meminta agar PDI-P mendapat jatah menteri terbanyak, Megawati mengatakan, permintaan itu tak berarti dirinya memaksakan kehendak kepada Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menurut saya (pernyataan saya di Kongres itu, red) adalah biasa saja. Kenapa ya mesti sembunyi-sembunyi. Minta saja. Urusan dikasih atau tidak, adalah kehendak presiden," lanjut dia.

Baca juga: Ibu Kota Baru: Bocoran Menteri, Bantahan Presiden, hingga Pengumuman Resmi

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri meminta kepada Presiden Joko Widodo agar partainya diberi jatah kursi menteri yang paling besar diantara kelompok politik lainnya.

Hal itu secara terbuka disampaikan Megawati di dalam pidatonya di pembukaan kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Kamis (8/8/2019).

Jokowi diharapkan memberikan jatah kursi menteri kepada kader PDI-P sebab sudah dua kali menjadikan Jokowi sebagai pemenang.

Baca juga: Jokowi Diingatkan Tak Umumkan Kabinet Sebelum Dilantik

"Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Saksikan ya. Iya dong. Jangan nanti, (Jokowi bilang, red) 'Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4 ya'. Endak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau," kata Megawati yang disambut riuh teriakan para kader PDIP.

"Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDIP masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," kata Megawati yang disambut teriakan gemuruh dari kader.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X