Wapres Sindir Penerima Bintang Mahaputra yang Ingkar Bantu Pemerintah

Kompas.com - 27/08/2019, 18:20 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka penyebab ricuh yang melibatkan mahasiswa papua dan sejumlah ormas KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka penyebab ricuh yang melibatkan mahasiswa papua dan sejumlah ormas
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir seorang pengusaha penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra yang ingkar janji membantu pemerintah dalam proses rekonstruksi pasca-gempa di Nusa Tenggara Barat ( NTB) dan Sulawesi Tengah.

Namun, Kalla enggan mengungkapkan nama tokoh yang dimaksud. Kalla menyebut orang tersebut sudah menjanjikan banyak bantuan untuk membangun NTB dan Sulawesi Tengah pasca-gempa, namun tak kunjung direalisasikan.

"Ada tokoh pengusaha yang sudah dapat bintang (Mahaputra) ke mana-mana karena isi hebat menggema (akan membantu daerah bencana), sudah janji kiri kanan (tapi) tidak ada realisasinya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden.

Baca juga: Kontroversi Hadi Poernomo, Penerima Bintang Mahaputra yang Pernah Jadi Tersangka KPK

"Di NTB lebih parah lagi, orang yang sudah dielu-elukan karena itu merasa hebat, (sudah merasa) menyumbang kiri-kanan, ternyata tidak ada apa-apanya di NTB. (Awalnya) mau mengajukan (bangun) rumah, disambut oleh gubernur, Panglima TNI, aduh itu bohong semuanya," lanjut Kalla.

Bahkan, kata Kalla, akibat pengusaha tersebut ingkar janji, Gubernur NTB dan Sulawesi Tengah mengiriminya surat keluhan. Gubernur kedua provinsi itu mengeluh lantaran pembangunan rumah bagi korban gempa dan tsunami di wilayah mereka terhambat.

Kalla selaku Ketua PMI pun mengaku dikecewakan oleh pengusaha tersebut lantaran bantuan yang ditawarkan tak direalisasikan.

Karenanya, Kalla menilai perlu ada evaluasi dalam pemberian tanda gelar Bintang Mahaputra.

Baca juga: Wapres Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Usulan, Akan Diputuskan Bersama DPR

"Harus dievaluasi untuk memberikan bintang-bintang, evaluasi, tidak sembarang itu. Sudah setahun apa-apa tidak ada satu sen pun yang (diberi). Padahal, wah, berbunga-berbunga semua orang di sana, tempat lain juga begitu, PMI juga kena. Untung saya tidak minta apa-apa," ujar Kalla.

"Jadi jangan juga percaya orang yang merasa begitu, peringatan juga pada orang-orang pengusaha yang suka janji kiri kanan merasa langsung dikasih (Bintang) Mahaputra. Padahal tidak ada. Mestinya dievaluasi kembali, bisa ditarik lagi itu bintang," lanjut Kalla.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X