Kompas.com - 27/08/2019, 11:30 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri tidak menitipkan personelnya untuk menjadi salah satu pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Tidak (menitipkan kepada Pansel). Kalau enggak lulus, ya enggak lulus saja," ujar Dedi di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Dedi mengakui, Ketua Pansel capim KPK Yenti Garnasih beserta dua orang anggotanya, yakni Hendardi dan Indrianto Seno Aji pernah bekerja sama dengan Polri. Namun kerja sama itu sebatas profesional.

Baca juga: Alexander Marwata Beberkan Upaya-upaya Pelemahan KPK

Yenti misalnya. Ia memang pernah bertugas sebagai dosen tamu di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

"Tapi dia (Yenti) bukan dosen tetap. Jadi tidak ada kaitannya dengan capim KPK. Dia hanya sesekali mengajar di Lembang, bukan dosen tetap, hanya dosen tamu," ujar dia.

Sementara, Hendardi dan Indriyanto memang tercatat sebagai penasihat Kapolri.

Namun, Dedi mendapat informasi bahwa statusnya sebagai penasihat Kapolri berlaku hingga keduanya bergabung ke anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Baca juga: Arsul: Lucu, Pansel Dipersoalkan Saat Seleksi KPK Sudah Tahap Akhir

Dedi mengaku, tidak tahu apakah status keduanya sebagai penasihat Kapolri masih berlaku atau tidak usai TGPF dibubarkan.

"Kalau sampai waktunya kapan, saya enggak tahu. Yang jelas, terakhir masuk dalam tim teknis. Itu artinya masih berlaku sprint (surat perintah tugas) itu. Nah sekarang sprint-nya diperpanjang atau enggak, kita belum tahu," ungkap Dedi.

Dedi menambahkan, kecurigaan-kecurigaan semacam itu semestinya tak perlu muncul. Sebab, mekanisme seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu sudah akuntabel dan transparan.

"Misalnya dua orang tenaga ahli dibandingkan masih ada tujuh anggota dan proses pelaksanan tes itu berbasis komputer yang memiliki tingkat transparansi cukup tinggi dan akuntabel. Mau bermain di mana lagi yang dicurigai?" tutur dia. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Nasional
Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Nasional
Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X