KPK Miliki Bukti Rekam Jejak Capim yang Punya Catatan Buruk

Kompas.com - 26/08/2019, 21:22 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah KOMPAS.COM/HADI MAULANAKepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah menegaskan, pihaknya dapat mempertanggungjawabkan metode yang digunakan dalam proses investigasi penelusuran rekam jejak para calon pimpinan (capim) KPK.

"KPK menegaskan bahwa metode yang kami gunakan dalam proses investigasi penelusuran informasi dan rekam jejak yang hasilnya kami berikan pada pansel itu menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Febri di Kantor KPK, Senin (26/8/2019) malam.

Oleh karena itu, kata dia, validitas dari hasil penelusuran KPK bisa dijamin kebenarannya. 

Baca juga: Sedang Bela Tersangka, Luhut Pangaribuan Disarankan Mundur dari Panelis Ahli Seleksi Capim KPK

Terlebih, KPK juga sebelumnya telah diminta bantuan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK untuk melakukan pengecekan rekam jejak tersebut.

Namun, menurut pihak KPK, masih ada reaksi dari publik kepada Pansel Capim KPK yang keberatan akan beberapa orang capim yang dianggap memiliki rekam jejak buruk.

"Bagi KPK, calon dari institusi mana pun tidak menjadi persoalan, tetapi rekam jejak, integritas menjadi hal yang paling utama. Jika ada catatan perbuatan tercela atau melanggar hukum, tentu wajar kita semua bertanya, apa pantas Pansel memilih calon tersebut?" ujar Febri.

Ia mengatakan, KPK telah menyerahkan dan memaparkan rekam jejak para capim KPK sebelum Pansel mengumumkan 20 orang yang lolos profile assessment pada Jumat (23/8/2019) lalu.

Bahkan, kata dia, KPK juga menyampaikan kepada Pansel, apabila mereka ingin melihat bukti-bukti terkait dari informasi rekam jejak tersebut, KPK memilikinya.

Selain itu, KPK juga mengundang Pansel untuk datang ke Kantor KPK.

"Proses seleksi pimpinan KPK ini akan menentukan bagaimana KPK ke depan, bagaimana ikhtiar pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. Perlu diingat, Pasal 30 Ayat (9) UU KPK mengatur bahwa 10 nama calon pimpinan KPK nanti akan diserahkan oleh presiden pada DPR," kata dia.

Baca juga: Aktivis Minta Pertanyaan ke Capim KPK Saat Uji Publik Mewakili Rakyat

Oleh karena itu, Febri pun mengajak Pansel Capim KPK memahami hal tersebut agar 10 nama yang dihasilkan nantinya benar-benar orang berintegritas.

Saat ini, kata dia, masih ada waktu dalam tahap uji publik yang akan digelar pada Selasa (27/8/2019) besok untuk memilih pimpinan KPK dengan sebaik-baiknya.

"Proses yang akan berjalan dalam minggu ini merupakan tahapan yang sentral dan menentukan. KPK mengajak masyarakat untuk tetap mengawal proses seleksi ini dengan tetap menerapkan dan menghormati kaedah hukum yang berlaku," ucap Febri. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X