Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Minta Pertanyaan ke Capim KPK Saat Uji Publik Mewakili Rakyat

Kompas.com - 26/08/2019, 18:30 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK Asfinawati menekankan, seleksi uji publik capim KPK harus mengedepankan kualitas pertanyaan.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) menggelar tahapan wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

"Yang penting yaitu standard pertanyaan. Sehingga pertanyaan yang merupakan hal penting tidak mewakili individu-individu, tapi masyarakat luas," kata Asfinawati melalui keterangan tertulis, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Pansel: Publik Bisa Saksikan Uji Publik Capim KPK lewat Televisi

Oleh karena itu, Pansel patut mengakomodasi aspirasi publik dalam menguji capim KPK di tahapan tersebut.

"Pertanyaan mewakili suara publik, karena sesinya kan uji publik. Tentu yang sesuai dengan arah KPK, yaitu pemberantasan korupsi, (diberikan) beberapa pertanyaan kunci," ungkap Asfinawati yang juga merupakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Pertanyaan kunci yang dimaksud Asfinawati, misalnya visi, misi, program kerja, isu perlindungan terhadap jajaran pegawai KPK hingga dugaan masalah rekam jejak sejumlah calon tertentu.

Baca juga: Pansel Hadirkan 2 Ahli Korupsi dalam Tes Wawancara dan Uji Publik Capim KPK

Diberitakan, Ketua Pansel capim KPK Yenti Garnasih menyatakan, Pansel telah memutuskan pembagian alokasi waktu untuk uji publik terhadap 20 capim KPK dan dilaksanakan secara terbuka.

"Pada akhirnya kita sudah memutuskan bahwa dari satu jam uji publik untuk masing-masing capim dari 27-29 Agustus, akan dilaksanakan secara terbuka dari pagi sampai sore," ujar Yenti seusai konferensi pers di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Dalam rangkaian tes uji publik, 20 capim KPK akan menghadapi tes uji publik satu per satu dengan durasi waktu satu jam per orang.

Pada dua hari pertama, yakni 27 dan 28 Agustus, total ada 14 calon yang akan menjalani tahapan wawancara dan uji publik. Adapun pada 29 Agustus hanya enam calon saja. 

 

Kompas TV 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 - 2023 menjalani tes pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Tes kesehatan para calon pimpinan KPK meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan. Ada 40 dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang memeriksa baik kejiwaan maupun jasmani 20 calon pimpinan KPK. Hasil tes kesehatan calon pimpinan KPK diserahkan pihak RSPAD Gatot Subroto kepada pansel KPK pada Senin (26/8/2019) malam. Setelah tes kesehatan 20 calon pimpinan KPK akan menjalani rangkaian tes wawancara dan uji publik pada Selasa (27/8/2019) besok. #CalonPimpinanKPK #PemeriksaanKesehatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com