Aktivis Minta Pertanyaan ke Capim KPK Saat Uji Publik Mewakili Rakyat

Kompas.com - 26/08/2019, 18:30 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati  saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2017). Fachri FachrudinKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (17/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK Asfinawati menekankan, seleksi uji publik capim KPK harus mengedepankan kualitas pertanyaan.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) menggelar tahapan wawancara dan uji publik pada 27-29 Agustus 2019 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

"Yang penting yaitu standard pertanyaan. Sehingga pertanyaan yang merupakan hal penting tidak mewakili individu-individu, tapi masyarakat luas," kata Asfinawati melalui keterangan tertulis, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Pansel: Publik Bisa Saksikan Uji Publik Capim KPK lewat Televisi

Oleh karena itu, Pansel patut mengakomodasi aspirasi publik dalam menguji capim KPK di tahapan tersebut.

"Pertanyaan mewakili suara publik, karena sesinya kan uji publik. Tentu yang sesuai dengan arah KPK, yaitu pemberantasan korupsi, (diberikan) beberapa pertanyaan kunci," ungkap Asfinawati yang juga merupakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Pertanyaan kunci yang dimaksud Asfinawati, misalnya visi, misi, program kerja, isu perlindungan terhadap jajaran pegawai KPK hingga dugaan masalah rekam jejak sejumlah calon tertentu.

Baca juga: Pansel Hadirkan 2 Ahli Korupsi dalam Tes Wawancara dan Uji Publik Capim KPK

Diberitakan, Ketua Pansel capim KPK Yenti Garnasih menyatakan, Pansel telah memutuskan pembagian alokasi waktu untuk uji publik terhadap 20 capim KPK dan dilaksanakan secara terbuka.

"Pada akhirnya kita sudah memutuskan bahwa dari satu jam uji publik untuk masing-masing capim dari 27-29 Agustus, akan dilaksanakan secara terbuka dari pagi sampai sore," ujar Yenti seusai konferensi pers di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Dalam rangkaian tes uji publik, 20 capim KPK akan menghadapi tes uji publik satu per satu dengan durasi waktu satu jam per orang.

Pada dua hari pertama, yakni 27 dan 28 Agustus, total ada 14 calon yang akan menjalani tahapan wawancara dan uji publik. Adapun pada 29 Agustus hanya enam calon saja. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Mendagri Minta Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek

Nasional
Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Tangani Covid-19, China Serahkan Bantuan Alat Kesehatan kepada Pemerintah Indonesia

Nasional
Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X