KPK Miliki Bukti Rekam Jejak Capim yang Punya Catatan Buruk

"KPK menegaskan bahwa metode yang kami gunakan dalam proses investigasi penelusuran informasi dan rekam jejak yang hasilnya kami berikan pada pansel itu menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Febri di Kantor KPK, Senin (26/8/2019) malam.

Oleh karena itu, kata dia, validitas dari hasil penelusuran KPK bisa dijamin kebenarannya. 

Terlebih, KPK juga sebelumnya telah diminta bantuan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK untuk melakukan pengecekan rekam jejak tersebut.

Namun, menurut pihak KPK, masih ada reaksi dari publik kepada Pansel Capim KPK yang keberatan akan beberapa orang capim yang dianggap memiliki rekam jejak buruk.

"Bagi KPK, calon dari institusi mana pun tidak menjadi persoalan, tetapi rekam jejak, integritas menjadi hal yang paling utama. Jika ada catatan perbuatan tercela atau melanggar hukum, tentu wajar kita semua bertanya, apa pantas Pansel memilih calon tersebut?" ujar Febri.

Ia mengatakan, KPK telah menyerahkan dan memaparkan rekam jejak para capim KPK sebelum Pansel mengumumkan 20 orang yang lolos profile assessment pada Jumat (23/8/2019) lalu.

Bahkan, kata dia, KPK juga menyampaikan kepada Pansel, apabila mereka ingin melihat bukti-bukti terkait dari informasi rekam jejak tersebut, KPK memilikinya.

Selain itu, KPK juga mengundang Pansel untuk datang ke Kantor KPK.

"Proses seleksi pimpinan KPK ini akan menentukan bagaimana KPK ke depan, bagaimana ikhtiar pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. Perlu diingat, Pasal 30 Ayat (9) UU KPK mengatur bahwa 10 nama calon pimpinan KPK nanti akan diserahkan oleh presiden pada DPR," kata dia.

Oleh karena itu, Febri pun mengajak Pansel Capim KPK memahami hal tersebut agar 10 nama yang dihasilkan nantinya benar-benar orang berintegritas.

Saat ini, kata dia, masih ada waktu dalam tahap uji publik yang akan digelar pada Selasa (27/8/2019) besok untuk memilih pimpinan KPK dengan sebaik-baiknya.

"Proses yang akan berjalan dalam minggu ini merupakan tahapan yang sentral dan menentukan. KPK mengajak masyarakat untuk tetap mengawal proses seleksi ini dengan tetap menerapkan dan menghormati kaedah hukum yang berlaku," ucap Febri.