Sidang Perdana Kivlan Zen vs Wiranto: Mediasi hingga Gugatan Dinilai Janggal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang perdana gugatan perdata mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen terhadap mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (15/8/2019) kemarin.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum kedua belah pihak sepakat bermediasi sebagaimana tahapan dalam sidang perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

"Kewajiban majelis untuk mengupayakan perdamaian kedua belah pihak supaya berdamai untuk penyelesaian terbaik atas perkara yang kita hadapi ini," ujar Hakim Ketua Antonius Simbolon dalam sidang.

Proses mediasi tersebut akan berlangsung sekurang-kurangnya selama 30 hari. Hasil mediasi akan diumumkan dalam sidang berikutnya yang akan digelar pada 26 September 2019.

"Kalau mediasi itu berhasil maka kita akan lanjutkan persidangan dengan membuat keputusan akta perdamaian sesuai kedua belah pihak," kata Antonius.

Namun, bila mediasi tidak membuahkan kesepakatan damai, proses sidang akan berlanjut hingga pembacaan keputusan yang dijadwalkan pada 19 Desember 2019.

Siap Berdamai

Ditemui selepas sidang, kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, mengaku siap menjalani proses mediasi bahkan menyebut kliennya siap berdamai dengan Wiranto.

Tonin mengatakan, kliennya akan berdamai dengan Wiranto selama mantan Panglima ABRI itu membayarkan ganti rugi yang tercantum dalam gugatan atau membebaskan Kivlan dari tahanan.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Kuasa hukum mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Tonin Tachta, selepas mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (15/8/2019).

Tonin menuturkan, kliennya pun ingin bertemu langsung dengan Wiranto dalam tahap mediasi yang berlangsung selama 30 hari ke depan.

Baca juga: Komnas HAM dan Kejagung Diminta Panggil Paksa Kivlan Zen dan Wiranto terkait Pam Swakarsa

Menurut Tonin, kliennya siap bila menjalani mediasi di Rutan Pomdam Guntur tempat Kivlan ditahan ataupun di luar rutan bila Kivlan mendapat keringanan dari Wiranto yang saat ini berstatus sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Kalau nanti mediasinya harus head to head ya Pak Kivlan harus hadir nah bagaimana caranya tergugat yang punya kewenangan, ya tolong dibantu. Kalau enggak ya mediasinya di Guntur, gitu" ujar Tonin.

Dinilai Janggal

Sementara itu, kuasa hukum Wiranto, Adi Warman, menilai ada sejumlah kejanggalan dalam gugatan yang dilayangkan Kivlan. Salah satunya adalah surat gugatan yang ditandatangani langsung oleh Kivlan yang saat ini sedang ditahan.

"Gugatan yang ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan sedang ada di dalam tahanan," kata Adi sebelum persidangggan.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Kuasa hukum mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Adi Warman, saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (15/8/2019).

Adi menuturkan, semestinya surat gugatan itu ditandatangani oleh kuasa hukum Kivlan atas surat kuasa yang diberikan Kivlan, bukan oleh Kivlan sendiri.

Menurut Adi, bila menandatangani surat gugatan tersebut, Kivlan semestinya hadir dalam sidang. Sedangkan, Adi menyangsikan hal itu karena Kivlan berstatus sebagai tahanan.

"Harusnya yang bersangkutan yang hadir tapi nyatanya yang bersangkutan dalam tahanan gimana mungkin hadir? Nah ini akan kami tanyakan mungkin pada pengadilan kenapa ini bisa terjadi," ujar Adi.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Kivlan Siap Berdamai dengan Wiranto

Selain itu, Adi juga menilai gugatan tersebut mestinya diselesaikan dalam pengadilan militer karena perkara yang melibatkan Wiranto dan Kivlan terjadi saat keduanya masih berstatus sebagai militer.

"Yang dipersoalkan adalah persoalan pada saat sama-sama menjabat sebagai militer aktif. Yang mana kewenangan itu adalah kewenangan Pengadilan Militer sebagaimana diatur dalam pasal 133 dan 134 HIR," kata Adi.

Adi juga menilai pokok gugatan Kivlan janggal. Adi mengatakan, Kivlan menggugat Wiranto atas perbuatan melawan hukum. Namun, isi gugatannya justru meminta ganti rugi.

"Di situ sudah terjadi kerancuan ketidakjelasan dan dasar hukumnya pun, kalau perbuatan melawan hukum, hukum apa yang dilanggar? Dasar hukum apa yang dilanggar?" kata Adi.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (kanan) berjalan meninggalkan Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (13/5/2019). Kivlan diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan melakukan makar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

"Ada hukum militernya di situ ya, ada hukum militer di situ. Semua diatur dalam hukum militer. Sah-sah saja merasa keberatan dengan atasan tapi ada aturannya di militer," ujar Adi.

Adi mengatakan, kejanggalan-kejanggalan tersebut akan disampaikan dalam sidang eksepsi yang digelar selepas berakhirnya proses mediasi.

Baca juga: Kuasa Hukum Kivlan Zen dan Wiranto Sepakat Bermediasi

Dalam perkara ini, Kivlan menggugat Wiranto terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa tahun 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto. Tonin menyebut kliennya meminta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada Wiranto.

"Karena peristiwa itu Pak Kivlan dirugikan karena buat Pam Swakarsa dikasih uang 400 juta, padahal butuh Rp 8 miliar. Habis uangnya (Kivlan) sampai dia jual rumah, utang di mana-mana, tidak dibayar-bayar," ujar Tonin.