Kuasa Hukum Kivlan Zen dan Wiranto Sepakat Bermediasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses gugatan perdata mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen terhadap mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto masuk ke ruang mediasi.

Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kuasa hukum kedua belah pihak sepakat bermediasi sebagaimana tahapan dalam sidang perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

"Kewajiban majelis untuk mengupayakan perdamaian kedua belah pihak supaya berdamai untuk penyelesaian terbaik atas perkara yang kita hadapi ini," ujar hakim ketua Antonius Simbolon dalam sidang, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Gugat Wiranto, Berikut 6 Hal tentang Kivlan Zen

Setelah kedua belah pihak sepakat, Antonius menjelaskan bahwa proses mediasi akan memakan waktu 30 hari dan bisa diperpanjang jika diperlukan.

Antonius menyebut, hasil mediasi akan diumumkan dalam sidang berikutnya yang digelar pada 26 September 2019.

"Kalau mediasi itu berhasil, kita akan lanjutkan persidangan dengan membuat keputusan akta perdamaian sesuai kedua belah pihak," kata Antonius.

Namun, bila mediasi tidak membuahkan perdamaian, sidang akan berlanjut dengan berbagai agenda persidangan di mana pembacaan keputusan dijadwalkan pada 19 Desember 2019.

Kivlan Zen mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Wiranto terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto. Saat itu Wiranto menjabat Panglima ABRI (sekarang TNI).

Baca juga: Kuasa Hukum Wiranto: Gugatan Kivlan Zen Harusnya ke Pengadilan Militer

Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan, kliennya meminta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada Wiranto.

"Karena peristiwa itu, Pak Kivlan dirugikan karena buat Pam Swakarsa dikasih uang Rp 400 juta, padahal butuh Rp 8 miliar. Habis uangnya (Kivlan) sampai dia jual rumah, utang di mana-mana, tidak dibayar-bayar," ujar Tonin saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2019).