KPK Temukan Potensi Penyelamatan Aset Negara Senilai 100 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi penyelamatan aset negara senilai total Rp 100 miliar.

Aset negara tersebut berupa tujuh bidang tanah dan bangunan asrama mahasiswa dengan total luas 1.000 hektar yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Halmahera Tengah, Provonsi Maluku.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, tujuh gedung asrama mahasiswa yang dibangun tersebut tersebar di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan.

"Asrama mahasiswa tersebut dibangun oleh Pemda Halmahera Tengah untuk memfasilitasi mahasiswa yang berasal dari daerah yang sedang berkuliah di kota-kota tersebut," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/8/2019).

Baca juga: Sebelum Tukar Guling Aset, Pemerintah Perlu Kantongi Izin DPR

Febri menuturkan, penemuan tersebut didapatkan dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) berkala di Kabupaten Halmahera Tengah. Kegiatan dilakukan pada 5-9 Agustus oleh Tim Wilayah IX, Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

Sebelumnya, lanjut Febri, bangunan asrama tersebut tidak terdata karena dokumen legalnya diatasnamakan pegawai pada saat pengadaan dan potensi pendapatan daerah dari biaya sewa asrama tidak diterima oleh pemerintah kabupaten Halmahera Tengah.

"Terkait hal ini, KPK mendorong BPKAD Pemkab Halmahera Tengah untuk berkoordinasi dengan kementerian ART/BPN untuk mempercepat proses legislasi aset-aset tersebut," kata Febri.

"Harapannya, ke depan aset ini dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat," ujar dia.

Permasalahan pengelolaan aset negara, seperti diungkapkan Febri, juga terjadi di Kabupaten Halmahera Barat.

KPK menemukan potensi kerugian dari pengelolaan aset-aset bergerak di Pemkab Halmahera Barat.

"Tim menemukan sebanyak 62 kendaraan roda empat dan 331 kendaraan roda dua, yang sebagainya dalam penguasaan mantan pejabat, tidak diketahui keberadaan fisiknya ataupun dalam kondisi rusak," kata Febri.

Baca juga: Ini Skema Tukar Guling Aset di Jakarta untuk Bangun Ibu Kota Baru

Selain aset bergerak, papar Febri, tim juga menemukan aset Pemkab Halmahera Utara lainnya yakni berupa tanah yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Bahkan, di atas tanah tersebut sudah dibangun bangunan-bangunan permanen dan semi permanen.

KPK, tuturnya, memberikan tenggat waktu sampai akhir tahun 2019 kepada Pemkab Halmahera Barat untuk melakukan proses penyelamatan aset negara tersebut untuk dikembalikan ke pemda dan selanjutnya dilakukan proses lelang.

Selain itu, KPK juga menemukan aset berupa tanah seluas lebih dari 1.000 hektar yang akan diserahkan PTPN XIV kepada Pemkab Halmahera Utara. Tanah tersebut saat ini ditempati oleh komplek Pemda dan instansi vertikal lainnya.

KPK mendorong penyelesaian mekanisme penyerahan tanah tersebut segera agar tidak terjadi potensi masalah di kemudian hari.

Upaya penyelamatan aset pemerintah daerah merupakan satu dari delapan fokus program korsupgah terintegrasi oleh KPK.

Tujuh fokus lainnya adalah perencanaan dan penganggaran APBD, optimalisasi pendapatan daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dan dana desa.