Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jatah Menteri, Nasdem Ikut Ketetapan Jokowi

Kompas.com - 08/08/2019, 21:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, partainya bakal mengikuti apapun keputusan Jokowi soal jumlah dan kader yang ditunjuk untuk mengisi kursi menteri.

Ia menyebut, Nasdem tak pernah meminta jatah kursi kabinet 2019-2024, termasuk tidak menyodorkan nama-nama kadernya sebagai calon menteri.

"Kalau Nasdem itu sesuai dengan yang diinginkan Presiden saja. Berapa yang diinginkan Presiden ya itulah yang kita sampaikan," ujar Irma saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Baca juga: Beda dengan PPP, PSI Belum Diberi Tahu Jokowi soal Jatah Menteri

Meski tak mendikte jatah kursi di kabinet, Nasdem mengaku tetap menghargai partai pendukung Jokowi yang terang-terangan meminta jabatan menteri. Menurut Irma, hal itu adalah urusan 'dapur' masing-masing partai.

"Ya enggak papa, karena kan partai lain itu kan beda platformnya dengan kita," katanya.

Walaupun tak sodorkan nama-nama menteri, Irma menyebut, Nasdem telah menyiapkan sejumlah nama. Namun, ia enggan memberi tahu nama-nama tersebut.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh juga telah menegaskan bahwa partainya tidak meminta jatah menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.

Baca juga: Diaz Hendropriyono Disiapkan PKPI Jadi Menteri Jokowi

Paloh mengatakan, Partai Nasdem menyerahkan pembagian jatah menteri sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempeng, enggak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja, dia perlukan Nasdem boleh, enggak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh usai menghadiri pembukaan Kongres V PDI-P di Sanur, Kamis (8/8/2019).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com