Soal Jatah Menteri, Nasdem Ikut Ketetapan Jokowi

Ia menyebut, Nasdem tak pernah meminta jatah kursi kabinet 2019-2024, termasuk tidak menyodorkan nama-nama kadernya sebagai calon menteri.

"Kalau Nasdem itu sesuai dengan yang diinginkan Presiden saja. Berapa yang diinginkan Presiden ya itulah yang kita sampaikan," ujar Irma saat dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Meski tak mendikte jatah kursi di kabinet, Nasdem mengaku tetap menghargai partai pendukung Jokowi yang terang-terangan meminta jabatan menteri. Menurut Irma, hal itu adalah urusan 'dapur' masing-masing partai.

"Ya enggak papa, karena kan partai lain itu kan beda platformnya dengan kita," katanya.

Walaupun tak sodorkan nama-nama menteri, Irma menyebut, Nasdem telah menyiapkan sejumlah nama. Namun, ia enggan memberi tahu nama-nama tersebut.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh juga telah menegaskan bahwa partainya tidak meminta jatah menteri dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.

Paloh mengatakan, Partai Nasdem menyerahkan pembagian jatah menteri sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo.

"Nasdem enggak ada minta-minta. Jadi saya harus lempeng, enggak pernah kita minta-minta kursi itu. Tergantung Pak Presiden saja, dia perlukan Nasdem boleh, enggak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh usai menghadiri pembukaan Kongres V PDI-P di Sanur, Kamis (8/8/2019).

Sejauh ini, partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf telah bersilaturahim ke Jokowi di Istana Merdeka.

Salah satu agendanya, menyodorkan nama-nama kader sebagai pertimbangan Jokowi untuk mengisi posisi kabinet kerja jilid II.

PKB telah menyodorkan 10 nama kepada Jokowi. PPP tak secara spesifik menyampaikan jumlah menteri yang diinginkan, tetapi ingin jatah kursi menteri bertambah.
PDI-P, Golkar, dan Nasdem juga memiliki target untuk mendapatkan jatah kursi lebih besar dalam kabinet kerja jilid II.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di depan Jokowi mengatakan, partainya tak mau jika hanya diberi empat kursi menteri.

Meskipun demikian, partai-partai koalisi pemerintah itu menyerahkan sepenuhnya penentuan pembagian kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo telah menyampaikan kepada PPP mengenai jatah kursi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

PPP pun menyiapkan kader terbaik untuk mengisi posisi menteri.

"Pak Jokowi sudah menyampaikan, baru menyampaikan jumlah cost-nya yang akan diberikan, tetapi belum menyampaikan posnya apa. Nah, kami lebih bijak kalau kemudian mengetahui dulu ya pos itu apa sehingga kami bisa mengajukan kader yang tepat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).