Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KontraS Khawatir Aparat Masih Sisir Warga SMB untuk Ditangkap

Kompas.com - 05/08/2019, 20:13 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) masih mengkhawatirkan adanya penyisiran dari aparat terhadap warga yang terikat dengan Serikat Mandiri Batanghari (SMB) untuk ditangkap.

Staf Advokasi Pembelaan HAM KontraS Falis Agatriatma mengatakan, hal tersebut menjadi alasan, mengapa pihaknya ingin agar Polda Jambi transparan menangani kasus tersebut.

Pasalnya saat ini sudah ada sebanyak 59 orang dari kelompok SMB yang telah ditangkap polisi atas dugaan kasus penyerangan dan penganiayaan terhadap aparat TNI pada 13 Juli 2019 lalu.

Baca juga: YLBHI Nilai Ada Unsur Kelalaian Negara dalam Penangkapan SMB Jambi

Pihaknya ingin agar Polda Jambi mau mengumumkan siapa saja yang mereka tangkap saat kejadian tersebut.

Termasuk juga penangkapan Ketua SMB, Muslim dan puluhan anggotanya pada 18 Juli 2019.

Pengumuman itu, menurut dia, harus dilakukan untuk melihat apakah penangkapan orang-orang tersebut ada keterkaitan dengan peristiwa penyerangan pos PT WKS di Distrik VIII atau tidak.

"Karena yang kami khawatirkan adalah, pascapenangkapan yang dilakukan pada 18 Juli itu tetap ada penyisiran terhadap anggota anggota SMB," kata Falis usai audiensi terkait kasus dugaan pelanggaran HAM warga SMB di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

Baca juga: KontraS: Penangkapan Warga SMB oleh Polisi di Jambi seperti Balas Dendam

Sebab, kata dia, apakah mereka yang ditangkap itu terlibat penyerangan atau tidak tetapi tetap ditangkap justru menjadi persoalan lain lagi.

Ditambah lagi, akses terhadap mereka yang ditangkap itu tertutup.

Terbukti saat pihaknya bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencoba datang berkunjung, tidak bisa mendapatkan aksesnya.

"Kuat dugaan kami kawan kawan yang ditangkap pada 18 Juli itu menerima perilaku penyiksaan yang tidak manusiawi," kata dia.

Baca juga: Ini Respons Komnas HAM soal Dugaan Pelanggaran HAM Warga SMB di Jambi

Oleh karena itu, pihaknya bersama YLBHI dan beberapa lembaga lainnya ingin agar Komnas HAM segera menindaklanjuti penangkapan tersebut untuk memastikan.

Beberapa hal yang perlu dipastikan adalah ada atau tidaknya tindak penyiksaan dan tidak adanya tindak penyiksaan berikutnya terhadap anggota SMB lainnya yang ditangkap.

"Kedepannya kami masih mencari kontak pihak keluarga yang saat ini masih trauma dan ketakutan pascapenangkapan itu," pungkas dia.

Baca juga: YLBHI Temukan 5 Dugaan Pelanggaran HAM soal Penangkapan Warga SMB di Jambi

Adapun persoalan SMB ini muncul setelah video kekerasan yang dilakukan anggota kelompok tersebut terhadap petugas TNI dan Polri pada 13 Juli lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com