Skenario kedua, membutuhkan lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektar. Adapun jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.
Dari rancangan skenario tersebut, pemerintah bisa memperkirakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mrmindahkan ibu kota.
Untuk skenario pertama, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS.
Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.
Adapun skenario kedua, dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun atau 23 miliar dollar AS.
Baca juga: 7 Fakta soal Rencana Pemindahan Ibu Kota
Bambang juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.
Pemerintah memastikan akan menyerap APBN seminimal mungkin serta sisanya bisa dari dana swasta dan sebagainya.
"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," kata Bambang.
Sedikit demi sedikit, teka-teki calon ibu kota baru pengganti Jakarta mulai terkuak. Meski masih sedikit sekali informasi yang dibocorkan, namun pilihan sudah mengerucut ke pulau Kalimantan.
Hal tersebut disampaikan Bambang di acara Penyusunan Langkah Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Jawa-Bali 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Senin, (29/7/2019).
"Iya, nanti diumumkan (perpindahan ibu kota negara)," kata Bambang.
Namun, ia enggan menyebut provinsi mana di Pulau Kalimantan yang bakal dipilih presiden sebagai ibu kota baru.
Setelah lokasi pastinya ditentukan, pemerintah akan fokus untuk mempersiapan semua hal terkait pemindahan ibu kota pada 2020. Persiapan itu termasuk rampungnya master plan ibu kota yang di dalamnya terdapat detail dan desain secara rinci terkait ibu kota baru Indonesia pengganti Jakarta.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Paling Cepat 2024, Begini Tahapannya
Sebelumnya Bambang menyatakan bahwa konstruksi pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada 2021. Pemerintah memperkirakan, pembangunan kontruksi gedung pemerintahan, jalan, hingga infrastruktur penunjang lainnya membutuhkan waktu hingga 4 tahun hingga 2024.
"Jadi pada 2024 sudah bisa dimulai pemindahan tahap pertama," kata Bambang.