JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan Ibu kota negara.
Ia menilai, selama ini kegiatan ekonomi terpusat di pulau Jawa sehingga pulau tersebut menjadi sangat padat dan mengakibatkan kesenjangan ekonomi di luar pulau Jawa.
"Pusat denyut ekonomi di Jawa, artinya pulau Jawa jadi pulau yang sangat padat, dengan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi dan akhirnya menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa," kata Bambang dalam acara Forum Merdeka Barat 9, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Baca juga: Soroti Polusi Jakarta, Kepala Bappenas Ingin Ibu Kota Baru Berkonsep Green City
Bambang mengatakan, pemerintah akan fokus pada pengembangan ekonomi di 6 wilayah metropolitan di luar pulau Jawa sebagai konsep penopang kesenjangan ekonomi, sebelum melakukan pemindahan ibu kota negara baru.
Enam wilayah metropolitan itu adalah yaitu Medan, Palembang, Makasar, Banjarmasin, Manado dan Denpasar.
"Agar mereka (enam wilayah metropolitan) bisa menjadi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru yang lebih besar dibandingkan pada saat ini," ujarnya.
Baca juga: Cerita Duta Besar Brasil soal Tantangan Pembangunan Ibu Kota Baru
Bambang mengatakan, pemerintah juga akan melakukan industrialisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di luar pulau Jawa seperti Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.
"Apakah itu di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dan ini industrialisasi terkait dengan hasil tambang maupun hasil perkebunan, itu upaya kita juga," kata dia.
Selanjutnya, Bambang mengatakan, Pemerintah akan melakukan pengembangan ekonomi di sektor pariwisata di luar pulau Jawa.
"Mengembangkan berbagai kawasan ekonomi baik itu ekonomi khusus, kawasan industri, maupun kawasan strategis pariwisata," imbuhnya.