Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra, Simbol Oposisi yang Dinilai Mulai Goyah...

Kompas.com - 29/07/2019, 09:05 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan pendapat soal arah politik Partai Gerindra pascapilpres 2019 makin nampak. 

Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.

Baca juga: Rachmawati Soekarnoputri: Posisi Kita Sekarang Antitesis Pemerintah

Menurut Rachmawati, visi misi yang diusung oleh partainya berbeda dengan pemerintah, khususnya dalam sektor perekonomian.

Waketum Gerindra bidang ideologi ini menuturkan, visi misi tersebut harus tetap diperjuangkan demi kepentingan masyarakat.

"Kita mempunyai visi misi yang mungkin sekarang ini beda. Ini harus kita luruskan demi kepentingan rakyat. Rakyat yang merasakan," tutur dia.

Baca juga: Rachmawati Nilai Prabowo Sosok Pejuang Keadilan dan Demokrasi

Padahal, tiga hari sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan The Star of Soekarno oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Bakal calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianugerahi penghargaan The Star of Soekarno oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri.

Sinyal yang ditunjukkan, Gerindra akan masuk dalam pemerintahan namun harus dengan restu Jokowi selaku presiden terpilih.

Waketum Gerindra bidang Buruh dan Ketenagakerjaan Arief Puyuono, ketika dihubungi Kompas.com, menyatakan, sikap arah politik partainya diserahkan kepada Prabowo.

"Kita serahkan ke Pak Prabowo, semua pasti mendukung keputusan beliau," tuturnya singkat, Senin (29/7/2019).

Pendukung bisa kecewa

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayito menilai, Gerindra memang mengalami keterbelahan sikap politik, apakah mendukung pemerintah atau tidak dalam lima tahun ke depan.

Baca juga: Pertemuan Prabowo Megawati Buka Pintu Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi-Maruf

Pihak yang kontra dari Gerindra menilai partainya adalah simbol oposisi sehingga tak elok jika bergabung ke pemerintahan.

"Gerindra memang terbelah soal gabung atau tidak ke Jokowi. Meraka yang ingin Gerindra di luar pemerintahan menilai bahwa partainya adalah simbol oposisi pemerintah," papar Adi saat dihubungi pagi ini, Senin (29/7/2019).

Baca juga: PPP Sebut Kedekatan Gerindra Belum Tentu Berkoalisi

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com