Kompas.com - 27/07/2019, 15:40 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, pertemuan yang dilakukan ketua umum Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperbesar peluang bergabungnya Gerindra ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Membuka peluang kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan jadi terbuka kemungkinan itu," kata Ferry seusai mengikuti diskusi politik Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Pertemuan Prabowo dengan Jokowi di MRT pada 13 Juli, kemudian dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, menurut Ferry, telah membuka jalan Gerindra merapat ke pemerintah.

Baca juga: Waketum Gerindra Harap Prabowo dan Jokowi Bertemu Lagi Bahas Program Kerja Sama

Namun, ia mengatakan, keputusan tersebut tergantung Jokowi, apakah merasa perlu untuk mengajak partai di luar koalisi pendukungnya atau tidak. Posisi Prabowo, kata Ferry, adalah membantu bila diperlukan, bukan meminta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono seusai mengikuti diskusi polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono seusai mengikuti diskusi polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

"Sangat tergantung apakah Pak Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kerangka dasar program kerja sama yang Gerindra sampaikan kepada Megawati, lanjutnya, penting dibicarakan bersama Jokowi. Menurutnya, jika program kerja sama yang ditawarkan Gerindra bisa disetujui oleh Jokowi, bisa saja ada sharing power di pemerintahan ke depan.

Baca juga: Waketum Sebut Program Gerindra dan PDI-P Tak Jauh Beda

Untuk itu, Ferry mengharapkan penjajakan kerja sama antara Gerindra dan PDI-P dan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7/2019) bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi.

"Ada baiknya pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi agar proses rekonsiliasi juga semakin bagus dan bisa diterima oleh semua pihak," katanya.

Baca juga: Waketum Gerindra: Prabowo yang Inisiatif Bertemu Ibu Mega

Diketahui, Gerindra menyiapkan sejumlah konsep program untuk ditawarkan kepada pemerintahan baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, Gerindra juga akan menyiapkan kader untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerimanya.

Konsep program tersebut dibahas dalam rapat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama seluruh dewan pembina partai di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo telah resmi membubarkan tim kampanye nasional. Meski bubar parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja menjamin KIK akan tetap hadir untuk mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun disebut-sebut pembubaran TKN ini justru menjadi peluang munculnya koalisi baru. Jawaban presiden terpilih Joko Widodo terkait isu pecahnya koalisi pendukungnya ini seolah menjawab sejumlah spekulasi pasca-pertemuan di Gondangdia dan di Teuku Umar beberapa hari lalu. Soliditas di internal Koalisi Indonesia Kerja beberapa pekan terakhir disinyalir mulai mengalami keretakan. Retaknya hubungan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf ini dipertajam saat pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar dibalas dengan pertemuan Gubernur DKI dengan Surya Paloh di Markas DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat. Hingga munculnya narasi di internal TKN untuk tetap komposisi koalisi atau koalisi plus-plus yang melibatkan oposisi. Jokowi selaku figur sentral dalam koalisinya justru menampik adanya perubahan komposisi koalisinya. Keharmonisan parpol di dalam koalisi pendukung pemerintah tentu sangat dibutuhkan agar stabilitas jalannya roda pemerintahan di periode terakhir Jokowi bisa berjalan sesuai harapan masyarakat yang sudah menyerahkan mandat kepada mantan Wali Kota Solo ini. Lalu bagaimana nasib koalisi pasca-TKN dibubarkan? Lalu akan seperti apa komposisi koalisi "plus-plus" jika nanti jadi dibentuk? Akankah pengawasan terhadap pemerintah menjadi tumpul karena fungsi oposisi hanya dilakoni satu parpol? #TKNBubar #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Nasional
Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.