Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Prabowo Megawati Buka Pintu Gerindra Masuk Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 27/07/2019, 15:40 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, pertemuan yang dilakukan ketua umum Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperbesar peluang bergabungnya Gerindra ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Membuka peluang kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan jadi terbuka kemungkinan itu," kata Ferry seusai mengikuti diskusi politik Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Pertemuan Prabowo dengan Jokowi di MRT pada 13 Juli, kemudian dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, menurut Ferry, telah membuka jalan Gerindra merapat ke pemerintah.

Baca juga: Waketum Gerindra Harap Prabowo dan Jokowi Bertemu Lagi Bahas Program Kerja Sama

Namun, ia mengatakan, keputusan tersebut tergantung Jokowi, apakah merasa perlu untuk mengajak partai di luar koalisi pendukungnya atau tidak. Posisi Prabowo, kata Ferry, adalah membantu bila diperlukan, bukan meminta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono seusai mengikuti diskusi polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono seusai mengikuti diskusi polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

"Sangat tergantung apakah Pak Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya," katanya.

Kerangka dasar program kerja sama yang Gerindra sampaikan kepada Megawati, lanjutnya, penting dibicarakan bersama Jokowi. Menurutnya, jika program kerja sama yang ditawarkan Gerindra bisa disetujui oleh Jokowi, bisa saja ada sharing power di pemerintahan ke depan.

Baca juga: Waketum Sebut Program Gerindra dan PDI-P Tak Jauh Beda

Untuk itu, Ferry mengharapkan penjajakan kerja sama antara Gerindra dan PDI-P dan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7/2019) bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi.

"Ada baiknya pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi agar proses rekonsiliasi juga semakin bagus dan bisa diterima oleh semua pihak," katanya.

Baca juga: Waketum Gerindra: Prabowo yang Inisiatif Bertemu Ibu Mega

Diketahui, Gerindra menyiapkan sejumlah konsep program untuk ditawarkan kepada pemerintahan baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, Gerindra juga akan menyiapkan kader untuk menjalankan konsep program itu apabila Jokowi-Ma'ruf menerimanya.

Konsep program tersebut dibahas dalam rapat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersama seluruh dewan pembina partai di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo telah resmi membubarkan tim kampanye nasional. Meski bubar parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja menjamin KIK akan tetap hadir untuk mengawal Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun disebut-sebut pembubaran TKN ini justru menjadi peluang munculnya koalisi baru. Jawaban presiden terpilih Joko Widodo terkait isu pecahnya koalisi pendukungnya ini seolah menjawab sejumlah spekulasi pasca-pertemuan di Gondangdia dan di Teuku Umar beberapa hari lalu. Soliditas di internal Koalisi Indonesia Kerja beberapa pekan terakhir disinyalir mulai mengalami keretakan. Retaknya hubungan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf ini dipertajam saat pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar dibalas dengan pertemuan Gubernur DKI dengan Surya Paloh di Markas DPP Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat. Hingga munculnya narasi di internal TKN untuk tetap komposisi koalisi atau koalisi plus-plus yang melibatkan oposisi. Jokowi selaku figur sentral dalam koalisinya justru menampik adanya perubahan komposisi koalisinya. Keharmonisan parpol di dalam koalisi pendukung pemerintah tentu sangat dibutuhkan agar stabilitas jalannya roda pemerintahan di periode terakhir Jokowi bisa berjalan sesuai harapan masyarakat yang sudah menyerahkan mandat kepada mantan Wali Kota Solo ini. Lalu bagaimana nasib koalisi pasca-TKN dibubarkan? Lalu akan seperti apa komposisi koalisi "plus-plus" jika nanti jadi dibentuk? Akankah pengawasan terhadap pemerintah menjadi tumpul karena fungsi oposisi hanya dilakoni satu parpol? #TKNBubar #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com