Andai Prabowo memutuskan Gerindra bergabung dengan pemerintah, lanjutnya, keterbelahan sikap politik di internal partai makin meruncing. Pendukung Gerindra pun akan kecewa karena pilpres dianggap sebagai dagelan politik.
"Namun, keterbelahan makin meruncing atau tidak tergantung ya, apakah keterbelahan itu di level pimpinan Gerindra atau hanya di level grass root. Tapi, kalau Prabowo memutuskan gabung ke pemerintah, pendukung partainya akan mengira bahwa politik hanyalah bagi-bagi kekuasaan," imbuh Adi.
"Mereka yang ingin Gerindra menjadi oposisi menganggap bahwa partainya memang memiliki DNA oposisi, model bisnisnya adalah sebagai lawan tanding pemerintah, bukan partner," sambungnya.
Peluang masuk ke pemerintahan
Pernyataan Rachmawati tak senada dengan Waketum bidang Penggalangan Massa Gerindra, Ferry Juliantono.
Ferry menuturkan, pertemuan yang dilakukan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperbesar peluang bergabungnya Gerindra ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca juga: Saat Gerindra Kekeh Jalin Kedekatan dengan Penguasa...
Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo telah bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).
Pertemuan Prabowo-Megawati tersebut diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Membuka peluang kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan jadi terbuka kemungkinan itu," kata Ferry seusai mengikuti diskusi politik Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).
Baca juga: Pertemuan Berlangsung Cair, Megawati Cerita soal Orangtuanya hingga Minta Prabowo Diet
Pertemuan Prabowo dengan Jokowi di MRT pada 13 Juli, kemudian dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, menurut Ferry, telah membuka jalan Gerindra merapat ke pemerintah.
Ia juga menyatakan kerangka dasar program kerja sama yang Gerindra sampaikan kepada Megawati, lanjutnya, penting dibicarakan bersama Jokowi.
Menurutnya, jika program kerja sama yang ditawarkan Gerindra bisa disetujui oleh Jokowi, bisa saja ada sharing power di pemerintahan ke depan.
"Ada baiknya pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi agar proses rekonsiliasi juga semakin bagus dan bisa diterima oleh semua pihak," katanya.
Baca juga: Waketum Gerindra: Kalau Dibutuhkan, Kita Siap Bantu Pemerintah
Serupa dengan Ferry, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, Gerindra memiliki konsep pembangunan yang sama dengan presiden terpilih Joko Widodo.
"Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi. Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi, itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa," tutur Riza, Kamis (25/7/2019).