PPP Sebut Kedekatan Gerindra Belum Tentu Berkoalisi

Kompas.com - 26/07/2019, 12:11 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyoroti kedekatan Partai Gerindra dengan kubu pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, kedekatan itu belum tentu berbuah koalisi. Justru bisa jadi partai politik yang tidak mengumbar kedekatan lah yang akan masuk ke dalam koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Sekarang Gerindra digadang-gadang sudah mendekat (koalisi pemerintah). Tapi kan belum tentu juga, karena last minute menunggu putusan Pak Jokowi," kata Baidowi saat dihubungi, Jumat (26/7/2019).

"Jangan-jangan orang (partai) yang dianggap dekat ternyata jauh, atau sebaliknya. Orang (partai) yang dianggap jauh, ternyata dekat," lanjut dia.

Baca juga: Saat Gerindra Kekeh Jalin Kedekatan dengan Penguasa...

Bagi PPP sendiri, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dianggap pintu menuju koalisi, menunjukkan kedewasaan politik dan dalam rangka persatuan membangun bangsa.

"Ya kerja sama untuk membangun bangsa itu bagus-bagus saja dilakukan oleh sesama partai, tanpa tersekat oleh pendukung atau rival," ujar dia.

Sekalipun nantinya akan ada anggota baru di dalam koalisi pendukung Jokowi, Baidowi mengatakan, belum dikomunikasikan presiden terpilih Jokowi kepada anggota koalisi.

"Dilihat apa kelebihan dan kekurangannya, itu prinsipnya Pak Jokowinya. Kita belum bisa menjawab itu karena memang masih berandai-andai, Pak Jokowi belum membicarakan kepada kami," pungkasnya.

Diberitakan, Partai Gerindra menyadari bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK), kekuatan politik penyokong pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sudah terlalu 'gemuk'.

Baca juga: Gerindra: Kita Sudah Tahu Koalisi Pemerintahan Sudah Sesak

Sebanyak 10 partai politik memenuhi ruang koalisi itu, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB. Kehadiran Gerindra di dalamnya pun diyakini akan mengusik anggota koalisi yang sudah lebih lama berada di sana.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Nasional
64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X