Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Sebut Kedekatan Gerindra Belum Tentu Berkoalisi

Kompas.com - 26/07/2019, 12:11 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyoroti kedekatan Partai Gerindra dengan kubu pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, kedekatan itu belum tentu berbuah koalisi. Justru bisa jadi partai politik yang tidak mengumbar kedekatan lah yang akan masuk ke dalam koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Sekarang Gerindra digadang-gadang sudah mendekat (koalisi pemerintah). Tapi kan belum tentu juga, karena last minute menunggu putusan Pak Jokowi," kata Baidowi saat dihubungi, Jumat (26/7/2019).

"Jangan-jangan orang (partai) yang dianggap dekat ternyata jauh, atau sebaliknya. Orang (partai) yang dianggap jauh, ternyata dekat," lanjut dia.

Baca juga: Saat Gerindra Kekeh Jalin Kedekatan dengan Penguasa...

Bagi PPP sendiri, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dianggap pintu menuju koalisi, menunjukkan kedewasaan politik dan dalam rangka persatuan membangun bangsa.

"Ya kerja sama untuk membangun bangsa itu bagus-bagus saja dilakukan oleh sesama partai, tanpa tersekat oleh pendukung atau rival," ujar dia.

Sekalipun nantinya akan ada anggota baru di dalam koalisi pendukung Jokowi, Baidowi mengatakan, belum dikomunikasikan presiden terpilih Jokowi kepada anggota koalisi.

"Dilihat apa kelebihan dan kekurangannya, itu prinsipnya Pak Jokowinya. Kita belum bisa menjawab itu karena memang masih berandai-andai, Pak Jokowi belum membicarakan kepada kami," pungkasnya.

Diberitakan, Partai Gerindra menyadari bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK), kekuatan politik penyokong pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sudah terlalu 'gemuk'.

Baca juga: Gerindra: Kita Sudah Tahu Koalisi Pemerintahan Sudah Sesak

Sebanyak 10 partai politik memenuhi ruang koalisi itu, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB. Kehadiran Gerindra di dalamnya pun diyakini akan mengusik anggota koalisi yang sudah lebih lama berada di sana.

"Kami menyadari dan memahami, di dalam koalisi (KIK) sudah penuh sesak. Rasional, sangat mungkin serta wajar kalau ada dorongan Gerindra tetap di luar (oposisi). Namnya juga sudah penuh, kami sadari," ujar Ketua DPP Bidang Kajian Kebijakan Politik Gerindra Ahmad Riza Patria saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).

Meski demikian, Gerindra tidak patah arang. Meski sulit masuk ke koalisi, Gerindra tetap kekeuh menjalin hubungan baik dengan penguasa.

Salah satunya, Gerindra menghadirkan opsi lain agar tetap dapat berhubungan baik dengan penguasa, yakni dengan menjalin kerja sama politik melalui program-program.

"Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi," ujar Riza.

Riza berdalih, kerja sama program bukan berarti Partai Gerindra mengemis-ngemis kursi jabatan di pemerintah.

"Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi. Itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa," papar Riza.

 

Kompas TV Dinamika koalisi partai politik pendukung presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo- Ma&#39;ruf Amin semakin dinamis. Hal ini seiring dengan rangkaian pertemuan para elite dalam 3 hari terakhir. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kedua tokoh politik yang berseberangan dalam Pilpres 2019 itu bertemu sambil makan bersama. Pertemuan Megawati dengan Prabowo mencairkan ketegangan politik pasca-pilpres. Namun pertemuan tanpa dihadiri parpol koalisi lainnya memunculkan pertanyaan tentang kesolidan Koalisi Indonesia Kerja. Potensi masuknya Gerindra akan mengurangi jatah kursi menteri parpol pendukung Jokowi. Tanda-tanda dugaan tak harmonisnya internal Koalisi Indonesia Kerja juga terendus dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Nasdem. Terjadi aksi dan reaksi dalam menyikapi pertemuan lintas kekuatan politik. Kondisi ini muncul tak lepas dari tarik menarik distribusi kekuasaan setelah terpilihnya Joko Widodo. Apakah pertemuan Megawati dan Prabowo mengancam keberadaan Partai Golkar sebagai parpol peraih suara terbanyak kedua di Koalisi Jokowi- Ma&#39;ruf? Dan apakah pertemuan itu juga membuat parpol-parpol lain di koalisi Jokowi mulai ikut-ikutan gerah? Satu hal lagi yang juga patut dipertanyakan apa ada kaitannya antara pertemuan itu dengan keputusan untuk membubarkan tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&#39;ruf? Untuk membahasnya sudah hadir Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kemudian Ketua DPP Partai Gerindra, Andy Rahmad Wijaya serta Direktur Center for Election and Political Party Universitas Indonesia, Reni Suwarso. Serta melalui sambungan satelit sudah ada Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung dan lewat <em>skype</em> sudah terhubung dengan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com