Gerindra, Simbol Oposisi yang Dinilai Mulai Goyah...

Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menyatakan sejak awal Gerindra merupakan antitesis dari pemerintahan Jokowi.

Pernyataan dari putri Presiden pertama RI Soekarno disampaikan saat dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (27/7/2019) sore. Pertemuan digelar di kediaman Rachmawati, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kita memosisikan diri kita sekarang ini, melihat sistem yang berlangsung, adalah antitesa (antitesis). Kan begitu. Dan itu yang harus kita bicarakan ke depan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini menyelimuti kondisi kebangsaan kita," ujar Rachmawati usai pertemuan.

Menurut Rachmawati, visi misi yang diusung oleh partainya berbeda dengan pemerintah, khususnya dalam sektor perekonomian.

Waketum Gerindra bidang ideologi ini menuturkan, visi misi tersebut harus tetap diperjuangkan demi kepentingan masyarakat.

"Kita mempunyai visi misi yang mungkin sekarang ini beda. Ini harus kita luruskan demi kepentingan rakyat. Rakyat yang merasakan," tutur dia.

Padahal, tiga hari sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sinyal yang ditunjukkan, Gerindra akan masuk dalam pemerintahan namun harus dengan restu Jokowi selaku presiden terpilih.

Waketum Gerindra bidang Buruh dan Ketenagakerjaan Arief Puyuono, ketika dihubungi Kompas.com, menyatakan, sikap arah politik partainya diserahkan kepada Prabowo.

"Kita serahkan ke Pak Prabowo, semua pasti mendukung keputusan beliau," tuturnya singkat, Senin (29/7/2019).

Pendukung bisa kecewa

Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayito menilai, Gerindra memang mengalami keterbelahan sikap politik, apakah mendukung pemerintah atau tidak dalam lima tahun ke depan.

Pihak yang kontra dari Gerindra menilai partainya adalah simbol oposisi sehingga tak elok jika bergabung ke pemerintahan.

"Gerindra memang terbelah soal gabung atau tidak ke Jokowi. Meraka yang ingin Gerindra di luar pemerintahan menilai bahwa partainya adalah simbol oposisi pemerintah," papar Adi saat dihubungi pagi ini, Senin (29/7/2019).

Andai Prabowo memutuskan Gerindra bergabung dengan pemerintah, lanjutnya, keterbelahan sikap politik di internal partai makin meruncing. Pendukung Gerindra pun akan kecewa karena pilpres dianggap sebagai dagelan politik.

"Namun, keterbelahan makin meruncing atau tidak tergantung ya, apakah keterbelahan itu di level pimpinan Gerindra atau hanya di level grass root. Tapi, kalau Prabowo memutuskan gabung ke pemerintah, pendukung partainya akan mengira bahwa politik hanyalah bagi-bagi kekuasaan," imbuh Adi.

"Mereka yang ingin Gerindra menjadi oposisi menganggap bahwa partainya memang memiliki DNA oposisi, model bisnisnya adalah sebagai lawan tanding pemerintah, bukan partner," sambungnya.

Peluang masuk ke pemerintahan

Pernyataan Rachmawati tak senada dengan Waketum bidang Penggalangan Massa Gerindra, Ferry Juliantono.

Ferry menuturkan, pertemuan yang dilakukan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperbesar peluang bergabungnya Gerindra ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo telah bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Pertemuan Prabowo-Megawati tersebut diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Membuka peluang kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalam pemerintahan jadi terbuka kemungkinan itu," kata Ferry seusai mengikuti diskusi politik Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019).

Ia juga menyatakan kerangka dasar program kerja sama yang Gerindra sampaikan kepada Megawati, lanjutnya, penting dibicarakan bersama Jokowi.

Menurutnya, jika program kerja sama yang ditawarkan Gerindra bisa disetujui oleh Jokowi, bisa saja ada sharing power di pemerintahan ke depan.

"Ada baiknya pertemuan antara Prabowo dan Megawati bisa dilanjutkan dengan bertemu Jokowi agar proses rekonsiliasi juga semakin bagus dan bisa diterima oleh semua pihak," katanya.

Serupa dengan Ferry, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, Gerindra memiliki konsep pembangunan yang sama dengan presiden terpilih Joko Widodo.

"Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi. Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi, itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa," tutur Riza, Kamis (25/7/2019).

Biasa di internal partai

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, perbedaan pandangan terkait arah dan kebijakan politik lumrah terjadi di internal partai.

"Sebagai sebuah proses untuk mengambil keputusan, pemikiran, pandangan yang variatif, yang berbeda, berbagai macam pandangan itu sesuatu yang biasa," ujar Muzani, Kamis (18/7/2019).

Muzani memastikan bahwa seluruh kader akan menaati apapun yang menjadi keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Muzani juga menyatakan dewan pembina partainya menyerahkan keputusan mengenai arah politik ke tangan Prabowo sebagai ketua umum.

Artinya, Prabowo, yang juga menjabat sebagai ketua dewan pembina, memiliki kewenangan untuk menentukan apakah Gerindra akan tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Secara eksplisit hubungan kami dengan pemerintahan tak dibahas secara panjang lebar, tapi itu bagian dari pembahasan karena kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo," ujar Muzani.