Hari Anak Nasional, KPAI Tuntut Pemerintah Penuhi Hak-hak Anak "Down Syndrome"

Kompas.com - 23/07/2019, 07:40 WIB
(Dari kiri ke kanan) Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah, Ketua KPAI Susanto, dan Komisioner Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat Susianah Affandy di Mapolrestro Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR(Dari kiri ke kanan) Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah, Ketua KPAI Susanto, dan Komisioner Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat Susianah Affandy di Mapolrestro Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).

KOMPAS.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti pemenuhan hak anak down syndrome pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN), Selasa (23/7/2019).

Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat Susianah Affandy menyebutkan, perangkat hukum di Indonesia belum maksimal untuk pengaturan pemenuhan hak-hak disabilitas, khususnya anak-anak down syndrome.

Ia berharap, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memerhatikan pemenuhan hak ini.

“Sampai hari ini, UU Nomor 8 Tahun 2016 belum ada peraturan pemerintah terkait pemenuhan hak anak disabilitas,” kata Susianah saat dihubungi, Senin (22/7/2019) malam.

Baca juga: Hari Anak Nasional dan 5 Hal Belum Membuat Anak Indonesia Bergembira

Melalui keterangan tertulis, Selasa pagi, Susianah menjabarkan permasalahan terkait pemenuhan hak-hak anak down syndrome secara lebih rinci.

Pertama, terkait anak-anak down syndrome yang keberadaannya diabaikan di masyarakat dan justru dianggap aib keluarga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, ia menyebut anak-anak down syndrome berbeda dengan anak-anak disabilitas lainnya.

Anak down syndrome mengalami keterbelakangan IQ sehingga sulit mengidentifikasi dan menjelaskan dirinya kepada orang lain.

Menurut dia, anak down syndrome membutuhkan bantuan lingkungan sekitarnya untuk dapat tumbuh secara optimal sehingga siap menjadi sosok dewasa yang mandiri di kemudian hari.

Poin keempat, anak-anak down syndrome sering mengalami perundungan di tengah lingkungannya.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Belajar Semangat dari M, Anak dengan HIV/AIDS...

Hal ini membuat mereka cenderung akan menarik diri dari teman-teman dan sekolah.

Padahal, pergaulan dan pendidikan menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan mentalnya.

Terakhir, anak-anak down syndrome sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Keterbelakangan mental yang mereka miliki menyulitkan mereka mengenali hal-hal terkait reproduksinya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, KPAI menyampaikan 4 tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut ini.

1. Menerbitkan PP sebagai turunan UU Penyandang Disabilitas

KPAI meminta Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

“Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak antara lain PP tentang perlindungan, rehabilitasi, tenaga kerja, pendidikan, jaminan aman atas kekerasan bagi penyandang disabilitas, dan sebagainya,” kata Susianah.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Ini Agenda Kegiatan Seru di Festival Seni Anak

Menurut dia, PP ini sudah diterbitkan maksimal 2 tahun setelah UU dibuat, namun hingga saat ini hal itu belum juga terlihat.

2. Sistem pendidikan khusus

Tuntutan lain, KPAI meminta pemerintah menyediakan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang down syndrome.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus ini tidak seharusnya dipaksakan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan inklusi.

“Harusnya sistem pendidikan yang menyesuaikan diri dengan kondisi anak-anak DS. Pendidikan inklusi bagi anak-anak DS juga harus didukung oleh ketersediaan tenaga pendidik yang ramah anak dan memiliki keahlian dalam proses pembelajaran khusus anak DS,” ujar dia.

3. Akses keterampilan

Tuntutan ketiga, KPAI meminta pemerintah menyediakan akses eterampilan untuk anak-anak DS yang mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA, dengan tujuan memberikan kesempatan anak-anak tersebut berkembang di luar akademis.

“Saat ini banyak anak DS yang mengembangkan keterampilan seperti tata boga, tata busana, dan home industry. Namun, hanya terbatas di kota besar, belum menyebar ke seluruh nusantara,” ujar Susianah.

4. Perlindungan hukum

Mengingat selama ini anak-anak pengidap DS rentan menjadi korban kekerasa seksual, maka KPAI meminta pemerintah untuk bergerak secara konkrit mencegah dan menyelesaikan permasalahan ini.

“Agar pemerintah melakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual yang menyasar anak DS,” kata Susianah.

Berdasarkan catatan KPAI, sebagian besar tindak kekerasan seksual kepada anak down syndrome justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti keluarga dekat atau tetangga.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Nasional
Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

Nasional
UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

Nasional
UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

Nasional
Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Nasional
Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.