Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Kompas.com - 16/07/2019, 07:37 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem melaksanakan Sekolah Legislatif 2019. Presiden Joko Widodo akan membuka dan sekaligus memberikan kuliah umum di Sekolah itu pada Selasa (16/7/2019) sore nanti.

“Sekolah Legislatif 2019 ini kami laksanakan untuk pertama kalinya secara terpusat. Akan dibuka Presiden Jokowi, sekaligus memberi kuliah umum,” kata Kepala Sekolah Legislatif Partai NasDem Nining Indra Shaleh dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2019).

Sekolah Legislatif 2019 akan diikuti Calon Anggota DPR RI Terpilih dari Partai Nasdem untuk periode 2019-2024, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Fungsionaris DPP, Sayap Partai dan peserta terseleksi.

Sekolah digelar dari Selasa hari ini sampai Jumat (19/7/2019) di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem, di Pancoran, Jakarta Selatan.

Nining menegaskan, sekolah Legislatif ini menunjukkan keseriusan Partai Nasdem dalam meningkatkan kualitas para legislator.

“Jadi kenaikan signifikan pada kursi di Legislatif juga diimbangi dengan kualitas para legislator Partai Nasdem,” tambah Nining.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Gubernur Kepri Dipecat Nasdem

Dalam kontestasi Pemilu April 2019, Partai Nasdem mendapat tambahan 23 kursi. Dari sebelumnya 36 kursi pada 2014 menjadi 59 kursi pada 2019 atau naik 63,88 persen.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menambahkan, bertambahnya kursi Partai Nasdem di DPR RI juga diimbangi dengan keterwakilan legislator perempuan. Dari 59 kursi yang kami peroleh di DPR RI, sebanyak 19 kursi diisi oleh legislator perempuan.

"Itu berarti 32,20 persen anggota DPR dari Partai Nasdem merupakan perempuan," kata Johnny.

Kompas TV Partai Nasdem mengapresiasi Jokowi yang sudah mulai mengantongi nama calon menteri untuk mengisi kabinetnya. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate juga menilai pendapat wakil presiden Jusuf Kalla terkait porsi menteri berdasarkan raihan kursi parpol di parlemen layak dipertimbangkan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com