Jadi Tersangka Korupsi, Gubernur Kepri Dipecat Nasdem

Kompas.com - 12/07/2019, 18:01 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019. ANTARA FOTO/RENO ESNIRGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2019). KPK menahan Nurdin Basirun yang tertangkap saat operasi tangkap tangan (OTT) seusai menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut serta proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Johnny G Plate memastikan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang menjadi tersangka kasus korupsi telah dipecat sebagai kader partai.

"Sudah diberhentikan, sudah dipecat. Sudah diberhentikan dari kepengurusan dan anggota," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Jumat (12/7/2019).

Nurdin merupakan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem di Kepulauan Riau. Johnny mengatakan, Nasdem tidak menunggu keputusan hukum tetap untuk memecat kadernya yang terlibat kasus korupsi.

Baca juga: Gubernur Kepri Gunakan Sandi Ikan dan Kepiting Saat Terima Suap

"Tidak perlu menunggu proses dan hasil dari pengadilan, begitu ada ditetapkan tersangka, kami berhentikan," ujar Johnny.

Johnny menegaskan, kasus korupsi yang membelit Nurdin merupakan kasus perorangan, bukan partai. Namun, Johnny meminta KPK tetap menjamin hak-hak hukum yang dimiliki Nurdin.

"Hak-hak hukumnya semuanya terpenuhi, terlindungi, sebagaimana rakyat yang lain-lainya," ujar Johnny.

Nurdin Basirun kini telah ditahan untuk 20 hari ke depan. Agar pemerintahan di Kepulauan Riau tidak terganggu, Kemendagri menunjuk Wakil Gubernur Kepri Isdianto sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.

Selain Nurdin, KPK juga menahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Budi Hartono, dan pihak swasta bernama Abu Bakar.

Baca juga: Tjahjo Sebut Pemerintahan Kepri Tetap Berjalan Meski Gubernur Kena OTT

KPK menduga Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menerima suap dengan total 11.000 dollar Singapura dan Rp 45 juta.

Suap ini terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau tahun 2018/2019.

Nurdin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
Yurianto: New Normal Bukan Dimaknai Kondisi Sudah Normal

Yurianto: New Normal Bukan Dimaknai Kondisi Sudah Normal

Nasional
Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X