Hakim MK Kembali Tegaskan Situng KPU Bukan Hasil Resmi Pemilu

Kompas.com - 12/07/2019, 14:53 WIB
Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjelaskan perihal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) saat sidang sengketa hasil pemilu legislatif (pileg) ke Kuasa Hukum Partai Bulan Bintang (PBB) Meizaldy Mufti selaku termohon untuk perkara DPRD Provinsi Jambi.

Awalnya, Meizaldy menyebut bahwa ada perbedaan pencatatan perolehan suara antara C1 (formulir penghitungan suara) dengan data Situng. Perbedaan pencatatan ini terjadi di sejumlah TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

"Jadi kami berkeyakinan bahwa Situng itu adalah C1 pegangan termohon yang diposting di internet, di webnya (KPU). Jadi logikanya kalau Situng itu yang diposting, maka harusnya sama dengan C1 yang lain," kata Meizaldy kepada Majelis Hakim di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Gugat Hasil Pileg ke MK, PBB Tuding Ada Settingan Suara di Palembang

Arief lalu menjelaskan bahwa data Situng tidak digunakan untuk menentukan perolehan suara yang sah.

Menurut undang-undang, perolehan suara yang resmi ditentukan dari rekapitulasi suara berjenjang dari daerah ke tingkat pusat.

"Untuk menentukan perolehan suara yang sah baik bagi parpol atau bagi anggota calon legislatif yang dipakai apa menurut undang-undang?" Tanya Arief ke Meizaldy.

"Ya yang C1 yang sudah melalui tahapan-tahapan," Meizaldy menjawab.

Baca juga: Ketika Hakim MK Temukan Typo, Pemungutan Suara Ulang Jadi Pakaian Sipil Lengkap

"Nah, jadi kan yang dipakai yang resmi adalah rekapitulasi atau perhitungan mulai dari TPS sampai rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang," jelas Arief.

Arief menyebut bahwa memang C1 digunakan sebagai dasar KPU memasukan data penghitungan suara ke Situng. Tetapi, dalam perjalanannya, bisa saja terjadi koreksi pada data Situng.

Jika ada perbedaan antara data Situng dengan C1 yang direkap, maka, yang akan akan digunakan adalah data C1, bukan Situng.

Baca juga: Gugat Hasil Pemilu ke MK, Hanura Persoalkan Campur Tangan Ketua RT pada PSU di Palembang

Menurut Arief, seandainya pemohon ingin membandingkan pencatatan penghitungan suara, seharusnya pemohon menyandingkan data C1 yang dimiliki saksi dengan data C1 berhologram yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu.

"Kalau dibandingkan dengan Situng yang diupload dengan yang ini (C1) kita lebih percaya pada C1 yang berhologram," tegas Arief.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X