Gugat Hasil Pemilu ke MK, Hanura Persoalkan Campur Tangan Ketua RT pada PSU di Palembang

Kompas.com - 12/07/2019, 12:07 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comGedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura menggugat hasil Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Kota Palembang Dapil 3 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Dapil ini meliputi Kecamatan Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, dan Ilir Timur 3.

Ada sejumlah dalil yang dimohonkan, salah satunya terkait pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh ketua RT di salah satu kelurahan di Kecamatan Ilir Timur 2.

"(Adanya) surat permintaan pemungutan suara ulang (PSU) dari Ketua RT 10 sekaligus ketua KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) TPS 19 Kelurahan Sungai Buah dikarenakan banyaknya warga yang belum menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia," kata Kuasa Hukum Partai Hanura, Afifudin kepada Majelis Hakim di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).

Baca juga: Hari Terakhir Sidang Pendahuluan, MK Periksa 59 Gugatan Pileg

Mendengar dalil pemohon, Hakim MK Saldi Isra meminta penegasan.

"Ini permintaan dari ketua RT?" kata Saldi.

"Iya, Yang Mulia," ucap Afifudin menjawab.

Saldi kemudian mengalihkan pertanyaan ke Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari yang hadir sebagai pihak termohon dalam persidangan.

Saldi bertanya, apakah ketua RT berhak untuk meminta penyelenggaraan PSU atau tidak.

"Ada struktur baru di situ? Pak Hasyim, ketua RT itu bisa enggak minta PSU?" ujar Saldi.

"Tidak, Yang Mulia," kata Hasyim menjawab.

Baca juga: Pihak Prabowo-Sandi Bantah Ajukan Permohonan ke MA karena Tak Puas Putusan MK

Saldi kemudian meminta termohon, dalam hal ini KPU, untuk menyiapkan jawaban atas dalil tersebut.

Jawaban tersebut akan disampaikan dalam persidangan selanjutnya dengan agenda mendengarkan jawaban termohon.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X