Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kuasa Hukum 02 Ngotot KPU Tak Bisa Pertanggungjawabkan Keamanan Situng...

Kompas.com - 20/06/2019, 16:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kurang puas atas pembahasan mengenai sistem informasi penghitungan suara (Situng) pada persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah seorang anggota tim, Iwan Satriawan menilai, baik ahli maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Situng merupakan sistem yang andal serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Ada ruang kosong yang hari ini belum terjawab ya. Yaitu bagaimana KPU memberikan jaminan ke publik bahwa sistem Situng andal dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Iwan.

Baca juga: Ahli KPU Akui Situng Punya Kekurangan

Kuasa hukum 02 sudah membawa sejumlah ahli untuk menguji pertanggungjawaban publik atas Situng. Namun, KPU dinilai tetap tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Ketua KPU Arief Budiman kemudian menjawab pernyataan Iwan itu.

Arief menegaskan, penghitungan suara secara nyata dilakukan secara manual. Situng hanyalah papan pengumuman penghitungan suara nyata tersebut.

Baca juga: Dicecar Pertanyaan Seputar Audit Situng, Ahli Jawab Bukan Wewenang Saya

Oleh sebab itu, sekalipun ada rekayasa pada Situng, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun ke proses penghitungan suara secara nyata yang dilakukan dengan pengamanan yang ketat, transparan dan berjenjang.

"Seperti yang saya katakan ke wartawan, orang bisa masuk ke halaman rumah kita. Namun dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah kita sendiri. Itu yang terjadi," ujar Arief.

Salah seorang hakim MK kemudian menengahi situasi itu.

Baca juga: Ahli KPU: Tak Perlu Robot, Mahasiswa Semester 1 Pakai Excel Bisa Download Data Situng

Ia bertanya, apa pernah terjadi tindak pidana di Situng KPU? Misalnya, ada yang 'menyerang' web Situng yang kemudian mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan capres cawapres.

Arief menjawab, tidak ada yang demikian. Sekalipun ada yang menyerang Situng, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap penghitungan suara yang dilakukan secara manual dan berjenjang.

"Sekali lagi saya katakan, sekalipun dia masuk ke halaman rumah kita, dia tidak akan bisa masuk ke dalam rumah," ujar Arief.

Kompas TV Ahli IT KPU, Marsudi Wahyu Kisworo menegaskan, ia tidak memiliki wewenang mengaudit sistem informasi penghitungan suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diketahui, Marsudi adalah salah satu desainer Situng pada Pemili 2019 lalu dan dihadirkan di sidang atas permohonan KPU sebagai pihak terkait. #SengketaPilpres #GugatanPrabowo #SidangMK

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com