Anggota Komisi II: Terbentur Aturan, E-Rekapitulasi Belum Bisa Dipakai Pilkada 2020

Kompas.com - 06/07/2019, 08:17 WIB
Ilustrasi pemilih mencelupkan tangan ke tinta sebagai penanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019. KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi pemilih mencelupkan tangan ke tinta sebagai penanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan penggunaaan rekapitulasi suara elektronik (e-rekapitulasi) pada Pilkada 2020.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, gagasan e-rekapitulasi Pilkada yang diusulkan KPU akan terbentur Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi acuan pelaksanaan Pilkada 2020.

"Dimana dalam ketentuan tersebut ada klausul mengenai rekapitulasi berjenjang. Selama norma tersebut masih tercantum, maka e-rekap belum bisa dilakukan," kata Baidowi saat dihubungi, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: KPU Wacanakan Penggunaan Rekapitulasi Elektronik pada Pilkada 2020

Baidowi mengatakan, jika KPU tetap ingin melakukan sistem e-rekapitulasi, maka UU No 10 tahun 2016 harus direvisi.

Namun, menurut dia, belum memungkinkan untuk merevisi UU tersebut, mengingat waktu pelaksanaan Pilkada semakin dekat.

"Belum memungkinkan mengingat waktu yang mepet, sementara tahapan Pilkada sudah mulai jalan. Selain itu, kesiapan infrastruktur masih menjadi kendala khususnya di daerah tertentu," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPU Wacanakan E-rekapitulasi pada Pilkada 2020, Begini Mekanismenya

Baidowi menilai, e-rekapitulasi akan mirip dengan sistem Situng di Pemilu 2019, sehingga belum bisa dijadikan acuan karena berpotensi salah input data.

Ia menyarankan, e-rekapitulasi dilaksanakan pada Pilkada selanjutnya agar KPU dapat memaksimalkan infrastruktur dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Ya sambil dipersiapkan perangkat hukum, infrastruktur dan SDM-nya. Jika siap bisa untuk Pilkada tahap berikutnya," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU mewacanakan penggunaaan e-rekapitulasi pada Pilkada 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Ketua DPR: Keberhasilan Penanganan Pandemi Jadi Kunci

Nasional
KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

KPK Tuding Ombudsman RI Tak Pahami UU Administrasi Pemerintahan

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Panglima TNI Minta Petugas Aktif Cari dan Laporkan Kasus Covid-19 Secepat Mungkin

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Kasus Aktif Covid-19 Masih Tinggi, Satgas: Evaluasi Jumlah Bed RS hingga Stok Obat

Nasional
Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Pimpinan DPR: Kabar Baik di Tengah Kesulitan

Nasional
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Moeldoko Yakin RI Segera Keluar dari Kesulitan Pandemi

Nasional
Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X