Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kongres 2 Nasdem, Surya Paloh Kemungkinan Kembali jadi Ketum

Kompas.com - 04/07/2019, 08:56 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem akan melaksanakan kongres kedua di Jakarta pada bulan November 2019 mendatang. Pendiri partai Surya Paloh kemungkinan akan kembali menjabat sebagai ketua umum karena mendapat dukungan dari kader di daerah.

Ketua DPP Nasdem bidang Komunikasi dan Informasi Publik Willy Aditya mengatakan, mekanisme pemilihan ketua umum di Kongres ini sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART partai.

Baca juga: Setuju Anak Muda Masuk Kabinet Jokowi, Nasdem Ingatkan Keterwakilan Perempuan

Kongres akan menerima aspirasi dari pengurus wilayah dan daerah, kemudian mengusulkan nama kepada Majelis Tinggi Partai. Rapat Majelis Tinggi Partailah yang akan menentukan ketua umum. Ketua Umum yang nantinya akan menyusun kepengurusan partai Nasdem 5 tahun ke depan.

“Sejauh ini secara psikologis dan lisan pengurus setiap tingkatan menginginkan Pak Surya Paloh kembali menjadi ketua umum," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: Anggota Dewan Pakar Sebut Nasdem Targetkan 11 Kursi Menteri

Menurut Willy, para pengurus daerah menginginkan Surya Paloh karena capaian Nasdem pada pemilu. Mereka menilai Surya telah berhasil dalam beberapa kali pesta demokrasi.

"Kemampuan membawa partai NasDem menjadi partai lima besar dan menang di dua pilpres, juga capaian pada tiga kali pilkada serentak," ucap Willy.

Selain pemilihan ketua umum, menurut Willy, ada tiga agenda penting lainnya yang akan dibahas pada kongres. Pertama konsolidasi dan pembangunan institusi partai.

Baca juga: Nasdem Tegaskan Tidak Minta Jatah Menteri kepada Jokowi

Agenda kedua, penyusunan program lima tahun ke depan. Ketiga, rekomendasi terhadap perkembangan politik lokal, nasional dan internasional.

NasDem akan mengundang banyak pakar dan praktisi untuk terlibat dalam workshop dan Focus Group Discussion sebagai dasar penyusunan program.

Hal ini untuk mempertajam politik gagasan dan melanjutkan tradisi NasDem yang selalu membuat keputusan dan program dengan pendekatan ilmiah.

“Akan ada juga agenda pra kongres pada setiap bidang DPP untuk membahas isu dan materi-materi penting. Seperti bidang sumber daya alam, bidang hukum, bidang pembangunan manusia atau Revolusi Mental yang senafas dengan Restorasi Indonesia," kata Willy.

Kompas TV Bila nantinya hanya sedikit Parpol atau bahkan hanya PKS yang sendirian menjadi oposisi, bagaimana nasib oposisi memainkan peran &quot;<em>cek and balances</em>&quot;. Sapa Malam akan mengulasnya bersama tiga narasumber Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR, Jansen Sitindaon Ketua DPP Partai Demokrat, Taufiqulhadi Politikus Partai Nasdem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com