Nasdem Tegaskan Tidak Minta Jatah Menteri kepada Jokowi

Kompas.com - 24/06/2019, 17:16 WIB
Panitia aksi Kita Indonesia bidang advokasi, Taufik Basari saat di Mapolda Metro Jaya, Senin (5/12/2016). Akhdi Martin PratamaPanitia aksi Kita Indonesia bidang advokasi, Taufik Basari saat di Mapolda Metro Jaya, Senin (5/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Taufik Basari mengatakan, pihaknya tidak meminta balas jasa politik melalui jatah menteri jika Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden RI periode 2019-2024.

Menurut dia, Nasdem mendorong menteri yang dipilih berdasarkan kualitas dan profesionalitas pada bidang yang dibutuhkan.

"Sejak 2014, Nasdem memperkenalkan yang namanya dukungan tanpa syarat. Dukungan yang kami berikan kepada Presiden Jokowi di 2014 maupun 2019 itu kami berikan tanpa melakukan politik transaksional," ujar Taufik saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).

Baca juga: Nasdem: Sikap Demokrat-PAN Harus Jelas jika Gabung Koalisi Jokowi

Nasdem mendukung langkah Presiden Jokowi jika ingin membentuk zaken kabinet. Kabinet tersebut akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya masing-masing.

Taufik mengatakan, kabinet yang diisi oleh orang-orang berkualitas dan profesional mampu menjalankan pemerintahan secara maksimal.

"Kami tidak mempermasalahkan apakah yang bersangkutan profesional berlatar belakang parpol atau profesional murni yang berlatar praktisi. Jadi kita tidak mempersoalkan itu," ujar Taufik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

"Yang terpenting adalah kemampuannya dulu. Kami berharap partai pengusung Jokowi lainnya juga sepemikiran sehingga kabinet berikutnya bisa terlepas dari kepentingan apa pun," lanjut dia.

Taufik menyebut partainya tidak meminta jatah menteri. Namun, jika ada kadernya yang profesional ditunjuk oleh Presiden, maka Nasdem menyerahkan hal itu pada hak prerogatif Presiden.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Nasional
Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X